KARANGASEM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem I Wayan Ardika menanggapi rencana Gubernur Bali I Wayan Koster yang akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kawasan Pura Agung Besakih kepada Desa Adat Besakih.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem dilarang mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sana. “Ini kan baru wacana dari Pak Gubernur, nanti pasti ada rapat dan kajian lagi terkait itu dengan para pemangku kebijakan sebelum melakukan keputusan. Jika nantinya diputuskan seperti itu, kami tinggal mengikuti saja,” kata Ardika, Jumat (27/1/2023).
Menurut Ardika, jika wacana tersebut direalisasikan, maka Pemkab Karangasem berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Namun, pendapatan sebesar itu tergantung jumlah kunjungan.
Berdasarkan informasi dari Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih, pendapatan selama setahun dibagi menjadi tiga. Sebesar 50 persen untuk Pura Agung Besakih, 25 persen untuk Desa Adat Besakih, dan 25 persen untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem.
“Itu berdasarkan data dari tahun 2016-2020 karena dari tahun 2021-2022 kita tidak dapat pendapatan karena pandemi Covid-19,” kata Ardika.
Sementara itu, Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha belum bisa menanggapi rencana Gubernur Bali terkait pengelolaan kawasan Pura Besakih jika penataannya rampung. “Nanti nggih kami bahas terkait itu, masih ada kesibukan di Pura Dalem Puri,” kata Widiartha singkat.
Saat ini, progres penataan kawasan Pyang terletak di Kecamatan Rendang, Karangasem, sudah mencapai 95 persen lebih. Pantauan detikBali pada Jumat (27/1/2023), sejumlah pekerja dan alat berat juga masih beroperasi.
Salah seorang pekerja proyek yang tidak enggan disebutkan namanya menyebutkan saat ini masih tahap finishing pada tempat parkir. Menurutnya tempat parkir di kawasan Pura Besakih akan mulai digunakan pada Maret mendatang. “Kami sedikit terkendala hujan yang sering mengguyur. Jadi lumayan mengganggu proses akhir,” katanya. (iws/gsp/dtc)
