Catatan: Valerian Libert Wangge,
Kolumnis/Sekretaris Daerah Bahu NasDem Bali
Selamat datang Februari. Jika tak ada aral melintang, pada bulan Februari tahun depan, Pemilu serentak nasional akan digelar. Ibarat perjalanan, saat ini kita ada di jalan tahun politik.
Kita akan terbiasa menjumpai poster, baliho, pamflet dan iklan video politik dilayar android. Impact Covid19, melipat-gandakan kemelekan warga terhadap internet. Tak perlu heran, jika ponsel android, nyaris merata dipunyai mayoritas orang Indonesia, melampaui batas-batas wilayah, strata sosial dan generasi.
Populasi calon pemilih pemula juga meningkat. Mereka umumnya para netizen yang a politis. Sehingga ruang kampanye politik yang mudah, murah tapi menantang adalah di media sosial beragam aplikasi, termasuk tiktok. Bisa diprediksi, setahun ke depan akibat sihir medsos, akan semakin sulit kita untuk memilah, mana calon pemimpin ideal dan mana calon pemimpin manipulatif.
Catatan ini menyoroti kriteria ideal pemimpin era demokrasi dengan narasi yang sedikit menohok. Seorang pemimpin ideal mestinya memiliki kompetensi, punya konstituen dan teguh integritasnya. Jika hanya salah satu atau salah dua saja, maka tidak bisa disebut ideal.
Pertama, bagi calon pemimpin yang meyakini diri atau kita yakini memiliki kompetensi dan integritas, tapi tidak memiliki konstituen apalagi biaya, ada baiknya untuk sesegera mungkin mengukur diri, dengan fokus memperkuat keahlian.
Jika ada niat diperkuat dukungan, maka yang mendukung harus kerja smart. Jangan membiarkan calon-calon usungan ideal ini menjual dirinya sendiri. Ini tidak saja memalukan, tetapi akan kalah bersaing dengan calon-calon potensial yang umumnya manipulatif.
Mereka yang punya kompetensi tanpa konstituen kerap disebut teknokrat. Pintu menjadi pemimpin selalu terbuka, selama dirinya setia merawat relasi politik. Ada cukup banyak dari mereka yang didaulat memimpin, tanpa pemungutan suara.
Kedua, para calon pemimpin yang memiliki konstituen tapi tidak mempunyai kompetensi akan melahirkan kekecewaan. Disinilah dilema demokrasi yang sudah diramalkan filsuf dari Yunani. Demokrasi kata Socrates, memungkinkan bagi orang-orang dungu untuk terpilih dan berkuasa.
Ketiga, para calon pemimpin yang memiliki kompetensi, mempunyai konstituen, tapi jejak rekam integritas nya buruk, maka bisa dipastikan Pemilu hanya menjadi ruang persalinan berbiaya mahal untuk melahirkan para bandit, tukang curi, tukang begal, yang tega membunuh rakyat atas nama demokrasi.
Apabila benar Pemilu itu sebuah pesta Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka jadilah rakyat yang smart, agar tidak mudah dimanipulasi calon pemimpin hanya karna terhipnotis dengan gemerlap lampu, musik dan makanan di bawah tenda pesta. (*)
