DENPASAR – Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengajak pemerintah daerah (pemda) di Bali mempercepat digitalisasi birokrasi berdampak. Tujuannya untuk memperkuat digitalisasi segala lini.
“Bali sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia, saya yakin bisa terus memperkuat layanan digitalnya. Pemda jangan berlomba bikin aplikasi, tapi harus melakukaninteroperabilitas dengan pertukaran data antar-instansi yang mudah,” kataAnas saat acara Bali Digital Festival di Art Center,Denpasar, Jumat (2/6/2023).
Anas menyampaikan saat ini pemerintah sedang dalam proses merancang kebijakan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas. Layanan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu untuk payment gateway, dan layanan lainnya.
“Transformasi digital akan membawa masa depan digital pemerintah Indonesia yang lebih baik. Pelayanan yang didapatkan masyarakat juga cepat dan tepat,” ujar Anas.
Anas berharap Provinsi Bali dapat menjadi salah satu pilot project penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi dalam aspek pariwisata.
“Pemda, gubernur, jangan lagi ada warga harus datang ke kantor. Siapkan kanal-kanal telepon, kanal Youtube, untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian orang di Bali akan bahagia untuk mendapatkan penjelasan, tanpa harus datang ke kantor atau pusat-pusat layanan. Tapi cukup dengan digital leadership yang sedang kami contohkan, seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” jelas Anas.
Dalam arahannya, Anas menyampaikan pemerintah daerah harus paham bahwa sistem digitalisasi tidak sama dengan aplikasi. Pasalnya, ada banyak daerah yang setiap ganti kepala daerah diikuti dengan ganti aplikasi.
“Maka sekarang di Indonesia yang tercatat saja ada 27 ribu aplikasi lebih. Inilah yang membuat rakyat bingung, karena harus membuat akun baru,” ungkapnya.
Dalam hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster juga merespons segera agar Pemprov Bali dapat memberikan wadah kepada masyarakat dalam hal digitalisasi.
“Saya akan mewadahi ini sebagai bagian dari upaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital bagi masyarakat Bali, yang bisa dibudayakan untuk seni, transaksi, dan untuk ekonomi,” kata Koster.
Dalam acara tersebut, dihadiri juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, anggota komisi XI DPR RI Agung Rai, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, dan Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Wiryatama. (nor/iws/dtc)
