DENPASAR – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya dipilih menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Bali menggantikan Gubernur Wayan Koster yang habis masa jabatannya.
“Saya sudah dikasih tahu juga, sampai kepada Pak Gubernur secara langsung bahwa yang terpilih itu adalah Sang Made Mahendra Jaya,” kata Adi Wiryatama usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.
Namun, Adi mengatakan hingga saat ini belum menerima surat resmi mengenai dipilihnya Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali, dari tiga nama yang sebelumnya diajukan DPRD Bali.
Seiring dengan habisnya masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster pada 5 September 2023, DPRD Provinsi Bali mengajukan tiga nama sebagai calon Pj Gubernur Bali ke Mendagri yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Stafsus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya.
Kemudian Deputi Bidang Sarana dan Prasarana di Kementerian Bappenas (Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Ervan Maksum.
“Pak Gubernur menyampaikan pada saya bahwa itu (Sang Made Mahendra Jaya-red) pasti karena Pak Gubernur sudah dipanggil Mendagri,” ucapnya.
Adi menegaskan, siapapun calon yang dipilih oleh Mendagri, harapannya kebijakan Pemprov Bali yang sudah berjalan baik agar tetap dilanjutkan.
“Tentunya siapapun pilihan Mendagri yang berwenang, saya Ketua DPRD hanya mencalonkan. Kita kemarin mencalonkan tiga orang, siapa yang terpilih ya sudah. Harapan saya kebijakan yang sudah berjalan dengan baik bisa berjalan,” ujarnya.
Menurut Adi, program-program pembangunan yang saat ini mungkin di tengah jalan dan lain sebagainya harus bisa berjalan. Jangan sampai ada tumpang tindih program. Intinya apa yang sudah berjalan dengan baik agar dilaksanakan.
Selanjutnya, ia meminta penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan anggaran harus efektif dan efisien.
“Efektif artinya tepat sasaran, sampai. Jangan diefisienkan dulu, tetapi tidak sampai nanti. Intinya sampai dululah. Jadi anggaran itu harus efektif sampai tepat sasaran dan efisien. Kalau masih ada sisa dikembalikan,” katanya.
Demikian pula, tambah Adi, perencanaan pembangunan Bali harus disusun dengan matang agar jangan sampai gagal dalam pelaksanaannya.
“Kalau kita gagal, apapun gagal di Bali ini akan berdampak luas pada perekonomian kita di Bali yang bersumber pada pariwisata budaya yang rentan dengan keadaan yang sangat krusial itu,” ucapnya.
Terkait kewenangan Pj Gubernur, berdasarkan informasi yang diterima Adi, kewenangannya sama dengan gubernur.
“Kami harapkan semua komponen masyarakat Bali jaga persatuan dan kesatuan. Siapapun gubernurnya, Pj ataupun apa, mari kita dukung demi pembangunan kita di Bali,” ujar mantan Bupati Tabanan itu. (ant/sb)
