BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen melanjutkan Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan mendorong proyek tersebut masuk ke dalam proyek infrastruktur strategis nasional.
“Kami akan tetap selalu berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan kami berharap juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk bisa meringankan beban kami,” tegas Bupati Giri Prasta saat menerima PDPPI (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan) dan PT. PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, di Puspem Badung, Rabu (6/4/2022).
Keberadaan JLS nanti, lanjut Giri Prasta, sebagai upaya mewujudkan jalur pariwisata yang terintegrasi di Badung Selatan, dan tentang perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).
“Kami ingin sekali Jalan Lingkar Badung Selatan ini tuntas guna memajukan infrastruktur yang ada di Kabupaten Badung,” ucap Giri Prasta didampingi pejabat di lingkungan Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta menambahkan, pembangunan infrastruktur JLS di Kabupaten Badung ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan dan event internasional yang diselenggarakan di Bali dan Kabupaten Badung khususnya.
Selain itu, pembangunan JLS diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata. Dengan adanya jalan yang memadai dan bebas hambatan, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Badung.
“Kami berharap proyek KPBU jalan lingkar selatan di Badung dapat segera terwujud sehingga nantinya akan muncul daerah tujuan wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Badung,” ucapnya.
Kabupaten Badung juga diakui merupakan pintu gerbang pariwisata Pulau Dewata serta menjadi tujuan Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition (MICE) internasional, maka Kabupaten Badung seringkali menjadi tempat perhelatan pertemuan tingkat internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia dan kepala negara dari berbagai belahan dunia, seperti KTT G20.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso memberikan sejumlah skema agar Badung tetap menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU JLS. Mengingat Badung masih terkendala dalam hal pembebasan lahan.
“Salah satu yang kita pikirkan agar proyek ini tetap bisa berlangsung adalah dilakukan secara bertahap, tidak sesuai dengan jadwal semula dan selesainya tidak segera. Masalah pembebasan lahan kami tawarkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema AP (Availability Payment) sebagai komitmen Pemkab Badung tetap diminta mengalokasikan anggaran minimal 20% dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan,” ucapnya.
Untuk pembayarannya, lanjutnya, dilakukan secara cicil oleh pemerintah daerah. Ini akan kita tawarkan nanti pada saat market sounding. skema ini juga diterapkan pada pembebasan lahan proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk dimana Menteri PUPR selaku PJPK proyek tersebut,” ujarnya.(WIR)
