DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, mendorong pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor produktif utama di daerah di Pulau Bali.
“Kami mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembukaan rekening Simpanan Pelajar, kegiatan Bank Goes to School hingga pelaksanaan pelatihan UMKM,” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangannya, pada Kamis (22/2/2024).
Dalam High Level Meeting dengan pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) beberapa hari lalu itu, kata dia, bertujuan membahas penetapan target program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disesuaikan dengan rencana program kerja dan target PUJK.
Dari sisi literasi, OJK juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan. Dengan memahami produk dan layanan jasa keuangan yang diakses, maka masyarakat pun berpotensi untuk memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan dimaksud,
“Pilar pertama perlindungan konsumen adalah edukasi yang memadai sehingga kegiatan sosialisasi harus masif dilakukan. Selain itu, OJK juga mendorong akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Akses keuangan yang merata oleh seluruh masyarakat yang disinergikan dengan penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kristrianti Puji Rahayu.
Lanjutnya, dengan mensinergikan program yang akan dilaksanakan maka akan membantu PUJK untuk memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masyarakat. Sehingga, seluruh masyarakat dapat terfasilitasi kebutuhannya akan akses keuangan no one left behind. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh PUJK di Provinsi Bali yang telah senantiasa mendukung pencapaian program kerja TPAKD.
OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Sasaran prioritas literasi antara lain masyarakat di daerah 3T, petani atau nelayan, pelajar atau santri, dan penyandang disabilitas. Sedangkan, sasaran prioritas inklusi keuangan antara lain pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat wilayah pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas.
Dari sasaran prioritas tersebut dan disesuaikan dengan program unggulan daerah, OJK bersama pemerintah daerah Provinsi Bali juga telah menetapkan program kerja tahun 2024 yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian dan Peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah. Melalui K/PSP harapannya dapat menjadi program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem.
Serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor tertentu sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah.
Selain itu, juga terdapat program Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (KejarKu Pandai), serta Akademi UMKM Bali Nadi Jayanti yang dikhususkan untuk pengembangan start up UMKM milik Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
TPAKD dapat menambahkan program unggulan dari masing-masing daerah seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dari TPAKD Provinsi Bali melalui BPD Bali, KURDA Gianyar Aman Sejahtera TPAKD Kabupaten Gianyar yang menyasar keluarga pra sejahtera di Kabupaten Gianyar dan program pembiayaan calon Pekerja Migran Indonesia oleh TPAKD Kabupaten Bangli.
Selanjutnya, ada Program Sidi Kumbara (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera) untuk mendukung permodalan UMKM perintis dari TPAKD Kabupaten Badung, program SiDarling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) yang mengkonversi penjualan sampah menjadi tabungan dari TPAKD Kota Denpasar, dan program Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) yang dilaksanakan di Desa Bengkala. Pada tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan juga program GM EKI di wilayah Nusa Penida.
“Sinergi program yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Provinsi Bali. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat akan mendorong perekonomian masyarakat,” ucapnya. (WIR)
