DDENPASAR – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 2,41% (yoy) dari 2,34% (yoy) pada Desember 2024, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%.
“Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Januari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,31% (mtm),” kata Erwin, dalam keterangannya, pada Rabu (5/2/2025).
Meskipun inflasi secara umum cukup terkendali, kata dia, bahan pangan tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Upaya tersebut, diperlukan terutama untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan di tengah dinamika cuaca yang menjadi tantangan bagi produktivitas pertanian,” katanya.
Dia menjelaskan, secara spasial, Singaraja mengalami deflasi bulanan terdalam (-0,53%; mtm) atau inflasi tahunan 1,61% (yoy), diikuti Kota Denpasar dengan deflasi sebesar -0,27% (mtm) atau inflasi tahunan 2,49% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan tertinggi (0,48%; mtm) atau inflasi tahunan 3,00% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan 0,47% (mtm) atau inflasi tahunan 2,47% (yoy).
Deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sementara Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih mengalami inflasi.
Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulanan Januari 2025 terutama bersumber dari penurunan tarif listrik seiring dengan pemberian potongan tarif 50% untuk penggunaan listrik dengan daya kurang dari 2.200 VA. serta penurunan harga canang sari seiring dengan menurunnya kebutuhan upacara keagamaan.
Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, kangkung, sawi hijau, dan minyak goreng. Kenaikan tersebut disebabkan oleh musim hujan yang menurunkan hasil panen dan menghambat distribusi.
“Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan penyakit ternak dan tanaman serta menghambat distribusi pangan. Kenaikan harga bensin non subsidi berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan darat. Harga minyak goreng dan emas perhiasan juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas global,” katanya.
Kebijakan distribusi LPG 3 kg perlu diantisipasi lebih lanjut untuk memitigasi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kemudian, permintaan canang sari diperkirakan meningkat untuk perayaan Saraswati, Banyu Pinaruh, Pagerwesi, dan Tumpak Landep yang berlangsung pada Februari 2025.
“Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) pada November 2024,” katanya.
Untuk itu, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi rantai pasok. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan akses petani, nelayan, dan peternak kepada input produksi, disertai pendampingan dan penguatan akses pembiayaan dengan mengoptimalkan sinergi Pemda-Perbankan-Jamkrida.
Sementara, efisiensi rantai pasok dapat ditingkatkan dengan mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.
KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%.(WIR)
