PALU – Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menyatakan kesiapan lembaganya untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan klaster kakao nasional di Sulawesi Tengah, khususnya dalam aspek penyediaan dan optimalisasi lahan.
Hal itu ia sampaikan usai kegiatan dialog antarkelembagaan yang digelar di Palu, Senin (4/8/2025), yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
Menurut Jarot, kolaborasi ini digagas sebagai respons terhadap potensi besar kakao di Sulawesi Tengah yang menyumbang sekitar 146 ribu ton dari total 641 ribu ton produksi kakao nasional per tahun. Ia menyebut Sulawesi Tengah sebagai episentrum penting dalam rantai pasok kakao nasional.
“Kami hadir atas undangan dari Bank Indonesia dan Kementerian UMKM untuk membangun komunikasi baru antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab kebutuhan lahan produktif untuk pengembangan UMKM sektor kakao,” ujar Jarot.
Dikatakan, salah satu tantangan utama pengembangan hilirisasi kakao adalah akses terhadap lahan legal yang dapat digunakan oleh petani dan pelaku usaha. Oleh karena itu, Badan Bank Tanah siap mendukung model klasterisasi berbasis lahan, atau yang disebutnya sebagai bagian dari strategi Kakaonomics.
“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kakao dari hulu ke hilir. Di sisi hulu, peran kami adalah menjamin adanya lahan yang legal, produktif, dan bisa dimanfaatkan secara kolektif oleh petani,” ujarnya.
Saat ini, Badan Bank Tanah telah memiliki Hak Pengelolaan (HPL) di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, seperti di Kabupaten Poso, Sigi, Parigi Moutong, dan sedang menjajaki perluasan ke daerah lain. Tim organik Badan Bank Tanah juga telah ditempatkan secara permanen di Poso sebagai bagian dari komitmen jangka panjang.
“Sejak 2023, kami sudah aktif di Sulteng dan berkomitmen kuat. Salah satu staf kami ditempatkan secara khusus untuk memantau dan memastikan progres di lapangan berjalan,” tambah Jarot.
Ke depan, Jarot berharap kolaborasi ini akan difokuskan pada penyusunan studi kelayakan klaster kakao (Feasibility Study) yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia, serta didukung data petani dan proyeksi usaha dari Kementerian UMKM dan pemda setempat.
“Kita berharap kolaborasi ini menjadi model sinergi nasional dalam mendorong kemandirian pangan dan substitusi impor produk kakao, melalui optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan petani, dan peningkatan kapasitas produksi industri hilir di dalam negeri,” pungkasnya. (MK/SB)
