NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni juga menjadi penopang utama untuk mempercepat realisasi proyek strategis ini.
Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa KPBU lebih difokuskan pada pembangunan prasarana publik seperti jalan, Multi-Utility Tunnel (MUT), dan hunian. “Investasinya memang harus berkaitan dengan prasarana publik,” ujarnya, Agustus lalu di Sepaku, IKN.
Terbaru, dua proyek investasi dengan skema KPBU segera dieksekusi. Keduanya tengah menunggu penerbitan Dokumen Risiko dan Pengambilan Pembiayaan (RPDP) oleh Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelum masuk tahap tender.
“Sudah di Menteri Keuangan, sudah bisa RPDP. Semua sudah karena kami dengan PT SMI prosesnya. Kalau RPDP disetujui, langsung kita tenderkan,” tutur Bas, sapaan akrab Basuki, kepada awak media di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rinciannya, proyek pertama adalah pembangunan delapan tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh PT Nindya Karya dengan total 288 unit hunian tipe 190 meter persegi. Proyek kedua berupa pembangunan sembilan unit rumah tapak di WP 1B–1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. Nilai gabungan kedua KPBU tersebut mencapai Rp19,8 triliun, terdiri atas Rp10 triliun oleh PT Intiland Development Tbk dan Rp9,8 triliun oleh PT Nindya Karya.
Selain KPBU, investasi swasta murni juga mulai bergerak. Salah satunya dari Ayedh Dejem Group asal Uni Emirat Arab yang akan membangun pusat perbelanjaan dan masjid di IKN. “Arealnya ada 10 hektare. Delapan hektare dibangun mal, dua hektare sisanya diwakafkan untuk masjid,” ungkap Basuki.
Pada Februari lalu, lima investor bersama OIKN telah menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP). Mereka adalah PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, serta Universitas Negeri Surabaya. Fasilitas yang akan dibangun meliputi mixed-use building, perkantoran, hotel, hingga kampus.
Total nilai investasi swasta murni ini mencapai Rp1,2 triliun. “Jika sudah ada perjanjian kerja sama, berarti tanah sudah tersedia, sudah firm, sudah mempunyai hak atas tanahnya, dan hak guna bangunannya sudah oke. Sekarang saatnya dimanfaatkan,” jelas Basuki dalam rilis resminya. (MK/SB)
