JAKARTA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Patung Kuda , Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).
Aksi ini mengusung tema “Indonesia Cemas” dengan seruan #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun, serta membawa 17 poin tuntutan terhadap pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan refleksi atas kinerja pemerintah selama satu tahun yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
“Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujar Muzammil, Senin (20/10/2025).
Salah satu fokus utama mahasiswa adalah evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum siap secara infrastruktur, distribusi, dan pengawasan di berbagai daerah.
“Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik,” kata Muzammil menegaskan.
Selain itu, BEM SI juga menyoroti meningkatnya tindakan represif aparat terhadap massa aksi dan menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditahan saat menyampaikan aspirasi publik.
“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tutur Muzammil dalam pernyataannya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi kabinet dan pencopotan menteri yang dianggap gagal, terutama di sektor lingkungan hidup, ESDM, HAM, dan kehutanan.
BEM SI juga meminta adanya reformasi struktural di lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional dan memastikan parlemen berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di sektor pendidikan, mereka menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen APBN, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pengajar dan dosen.
Mahasiswa turut mengkritisi membengkaknya anggaran pertahanan di tengah kondisi ekonomi sulit, dan menuntut transparansi serta pembatasan peran militer hanya untuk fungsi pertahanan negara.
“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” tegas Muzammil.
Tuntutan lain mencakup penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, serta percepatan pengesahan RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT.
BEM SI juga menyoroti pentingnya penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memastikan perlindungan bagi korban kekerasan dan pelecehan di berbagai sektor.
Dalam isu luar negeri, mahasiswa meminta pemerintah menegaskan sikap menolak normalisasi hubungan dengan rezim zionis Israel dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Selain itu, mereka juga mendesak pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan program koperasi desa agar tidak merugikan masyarakat kecil.
“Seluruh tuntutan ini kami sampaikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” pungkas Muzammil. (MK/SB)
