JAKARTA — Koalisi Save Maba Sangaji mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak dugaan tambang ilegal yang diduga dilakukan PT Position di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Desakan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo yang berkomitmen memberantas praktik tambang ilegal yang disebut merugikan negara hingga mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya.
“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk berani menangani laporan publik soal tambang ilegal yang dilakukan PT Position di Halmahera Timur,” ucap Koordinator Save Maba Sangaji, Mussa Naim, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Mussa, laporan mengenai dugaan tambang ilegal PT Position telah ramai beredar di media dan media sosial. Beberapa di antaranya bersumber dari Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji serta kuasa hukum PT Wana Kencana Mineral (PT WKM), Rolas Sitinjak.
Kedua pihak itu secara tegas menyebut PT Position melakukan aktivitas pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) sehingga diduga kuat termasuk kategori pertambangan nikel ilegal di Halmahera Timur.
“Jika merujuk pernyataan Presiden Prabowo maka semua laporan publik soal tambang ilegal itu harus ditindaklanjuti para penegak hukum. Seharusnya termasuk juga dugaan laporan penambangan ilegal yang dilakukan PT Position. Presiden Prabowo tentu senang dan akan mengapresiasi siapapun pihak yang berani mengungkap praktek tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.
Mussa juga mendesak aparat penegak hukum agar segera membuktikan kebenaran tudingan terhadap PT Position. Langkah itu dinilai penting untuk menjawab isu yang berkembang luas di masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah.
“Jadi sisi positifnya, penegak hukum harus segera membuktikan dugaan tambang ilegal tersebut. Jika itu fakta, maka akan ada sanksi hukum yang ditegakkan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka seluruh tudingan negatif tersebut akan terbebas dari PT Position,” ujarnya.
Sebelumnya, saat mengunjungi Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian besar hingga mencapai Rp800 triliun akibat maraknya praktik pertambangan ilegal di Indonesia.
“Masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo. (MK/SB)
