JAKARTA — Pemerintah membuka peluang penggunaan anggaran negara untuk mengatasi persoalan finansial proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh, setelah evaluasi terbaru menegaskan perlunya intervensi demi menjaga keberlanjutan layanan publik tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan proyek strategis nasional ini berhenti di tengah jalan sehingga seluruh kementerian diminta berperan mencari jalan keluar bersama.
“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ujar AHY di Komplek Istana Negara, Senin (3/11/2025).
Setelah memimpin rapat koordinasi terbatas, AHY melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan memastikan pemerintah sedang merumuskan skema pendanaan baru yang memungkinkan APBN ikut mengambil peran.
“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” kata AHY.
Ia menjelaskan pemerintah tengah menyusun pola pengelolaan yang memisahkan urusan operasional yang mengejar keuntungan dengan pengelolaan infrastruktur agar pembagian beban dapat dilakukan lebih efektif.
“Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur-nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya.
Terkait restrukturisasi utang, AHY menyebut negosiasi dengan pihak Tiongkok terus berjalan dan belum dapat dibuka ke publik karena memerlukan ruang agar hasilnya optimal bagi Indonesia.
“Ada banyak aspek yang dinegosiasikan, kami tidak ingin umbar dulu. Mohon dimaklumi negosiasi harus ada ruangnya dan diberikan proses yang juga menghasilkan terbaik untuk kita. Prinsipnya negosiasi yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya. (MK/SB)
