JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meskipun terjadi tekanan dari fluktuasi harga minyak dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran negara masih cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Subsidi terhadap BBM tidak akan dihilangkan dan akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun. Kami pastikan harga BBM bersubsidi tidak naik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi (exercise), termasuk dengan asumsi harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel hingga akhir tahun. Dari hasil perhitungan tersebut, defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kami sudah lakukan berbagai exercise, termasuk skenario harga minyak tinggi. Dengan penyesuaian dan efisiensi anggaran, defisit tetap bisa dijaga sekitar 2,9%,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup besar, termasuk sisa anggaran lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp430 triliun. Dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan jika terjadi tekanan lebih lanjut pada harga energi.
“Kita masih punya bantalan fiskal yang cukup. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Purbaya.
Menurutnya, peluang harga minyak dunia bertahan di atas USD 100 per barel dalam jangka panjang relatif kecil, sehingga tekanan terhadap anggaran dinilai masih terkendali.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah, termasuk subsidi energi dan insentif sektor transportasi, telah diperhitungkan secara matang dari sisi fiskal.
“Setiap kebijakan tentu ada konsekuensi biaya, tetapi semuanya sudah kami hitung dan anggaran kita cukup,” ujarnya.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, karena kondisi fiskal dinilai masih aman untuk menjaga stabilitas harga energi. (MK/SB)
