DENPASAR – Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengajak masyarakat di Pulau Bali umumnya dan masyarakat Denpasar khususnya, agar ikut melakukan mitigasi bencana. Karena menurutnya, masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak.
Hal itu disampaikan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Sugito dalam Workshop on Sharing Experiences in Disaster Management at Comunity and Rural/Poor Household Level, di Teba Majelangu, Desa Budaya Kertalangu Denpasar, Selasa (19/7).
“Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang akan dihadapi,” ucap Sugito.
Lebih lanjut dikatakan, sejak dini, masyarakat perlu menyadari bahwa kita hidup di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita.
Di hadapan Perwakilan dari ASEAN, Delegasi Negara-Negara ASEAN, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. Sugito menjelaskan, kesiapsiagaan diri penting dilakukan, agar mampu mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur.
“Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana,” ucapnya.
Sugito juga mengingatkan, kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat salah satunya melalui desa siaga bencana. Desa siaga bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didapuk menjadi narasumber memaparkan Mitigas Bencana dan Penulihan Ekonomi Pasca Bencana. Kemudian, dalam hal mitigasi bencana di Kota Denpasar, selain dengan penyusunan kebijakan serta membangun pos-pos pengamanan dan pos pengawasan, juga dilakukan pemetaan daerah rawan bencana hingga level desa/kelurahan.
“Tak hanya itu, mitigasi bencana juga dilaksanakan dengan pemasangan tanda-tanda bahaya/larangan dan jalur evakuasi, Warning Receiver System (WRS) gempa bumi, Early Warning System (EWS) tsunami, serta alat monitor ketinggian air sungai,” katanya.
Selain itu, kata dia, secara berkala juga telah dilaksanakan pelatihan kebencanaan dan juga telah dibangun gedung tempat evakuasi sementara, serta sebagai bentuk kearifan lokal Bali, peringatan kebencanaan juga dapat menggunakan alat tradisional “bale kulku” Atau kentongan, yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi kebencanaan.
Selain itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan, indeks desa membangun Kota Denpasar pada tahun 2020 dan 2021 berhasil memperoleh peringkat 2 sebagai kabupaten/kota dengan status mandiri. Sementara untuk tahun 2022 berhasil memperoleh peringkat 1 dengan status mandiri.
Mengenai penyiapan desa/kelurahan tangguh bencana di Kota Denpasar, saat ini telah terbentuk 8 desa/kelurahan tangguh bencana. Dimana, hal tersebut sejalan dengan misi kedua Kota Denpasar, yaitu menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
“Kota denpasar telah memiliki layanan terintegrasi kegawatdaruratan melalui call center pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana dengan saluran telepon 0361-223333 atau 112. Disamping itu, kami juga memiliki pelayanan antar jemput jenazah gratis,” jelasnya
Jaya Negara menambahkan, seperti yang telah kita ketahui bersama, pandemi covid-19 selain memberikan pengaruh pada kesehatan, juga memberikan dampak pada sisi ekonomi di Bali secara umum dan Kota Denpasar khususnya yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. Kondisi ini tentunya juga menjadi penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar.
“Berbagai strategi pengendalian Covid-19 telah dilaksanakan, antara lain adalah dengan program “Jagabaya”, yaitu kolaborasi antara Forkopimda bersama Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Denpasar hingga level desa/kelurahan/desa adat/dusun/lingkungan. Selain itu upaya peningkatan vaksinasi di kota Denpasar dalam rangka pembentukan herd immunity terus kami laksakan,” jelasnya.
Terkait inovasi penanganan kesehatan di masa pandemi, lanjut Jaya Negara, Pemkot Denpasar memiliki aplikasi Denpasar Siaga Covid-19 (Desac), yang merupakan layanan berbasis chatbot whatsapp yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara pemerintah dengan warga terkonfirmasi positif.
“Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi, kami melaksanakan program Pandemic Incubation Program (PIP), yang merupakan program pelatihan, pemberian stimulus dan pendampingan mulai usaha bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” tutur Jaya Negara.
Tak hanya skala kota, kebijakan pemulihan ekonomi pasca bencana juga dilaksanakan di desa. Salah satunya adalah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sebesar sekitar 47 persen dari total dana desa. Kegiatan pengendalian covid-19 juga dialokasikan dalam dana desa sebesar kurang lebih 10 persen. Serta dalam rangka mendukung pengelolaan ketahanan pangan termasuk program padat karya tunai desa, dialokasikan sebesar kurang lebih 20 persen.
“Kegiatan pemulihan ekonomi lainnya yang dilaksanakan adalah dengan pengelolaan desa wisata serta pengelolaan badan usaha milik desa. Sinergi ini dilaksanakan dengan semangat “Vasudhaiva Khutumbakam”, yang memiliki makna “menyama braya”, memberikan nilai tambah dalam hal proses implementasi program penanganan bencana dan pemulihan ekonomi desa,” ujar Jaya Negara. (WIR)
