DENPASAR – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Provinsi Bali, segera melakukan Operasi Pasar guna menekan laju inflasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka pendek.
Demikian diungkapkan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kota Denpasar, Kamis (18/8) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho serta Kepala OPD terkait.
“Untuk strategi jangka pendek dalam bulan Agustus-Desember ini, kami akan menggelar operasi pasar untuk menekan laju inflasi,” kata Jaya Negara, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan operasi pasar murah dititik beratkan pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya.
“Dan ini menjadi strategi jangka pendek untuk menekan laju inflasi. Operasi pasar akan dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma,” pungkasnya.
Selebihnya, lanjut Jaya Negara menyampaikan, Pemkot Denpasar akan melakukan kerjasama antar daerah untuk mendorong pemenuhan pasokan komoditas. Selain itu, program gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah bekerjasama dengan TP. PKK juga diharapkan dapat menekan laju inflasi.
“Ke depannya langkah-langkah pengendalian inflasi diarahkan pada tercapai ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan inflasi Denpasar Juli 2022 sebesar 6,72 persen lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah.
“BI mengapresiasi langkah Pemkot Kota Denpasar yang akan melakukan operasi pasar dari Bulan Agustus-Desember 2022. Dengan adanya operasi pasar tentu dapat memberikan harga yang berimbang terutama pada volatile food seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Trisno Nugroho menyampaikan menyampaikan, untuk panjang perlu dibentuknya Perusahaan Daerah Pangan sebagai Agregator dalam mengurangi Rantai Distribusi.
Selain itu, juga diperlukan Modernisasi Pertanian dan Efisiensi Biaya Produksi Pemanfaatan Controlled Atmosphere Storage (CAS), Pembangunan Pasar Induk untuk Komoditas Bahan Pokok dan Hortikultura serta Monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan. (WIR)
