BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menyelenggarakan sosialisasi Persyaratan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pola Channeling, Agen Laku Pandai serta Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (28/9).
Dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pilot Project dengan PT BPD Bali.
“Melalui kegiatan Sosialisasi seperti ini, dimana literasi keuangan sangatlah tepat untuk ditunjuk,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede Arjana.
Dia mengatakan, pengembangan usaha BUMDes sebagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) perlu diselenggarakan Sosialisasi karena ini merupakan literasi keuangan yang sangat tepat. Untuk itu, BUMDes yang belum melakukan kerjasama dengan BPD Bali, melalui rapat hari ini diharapkan segera melakukan kerja sama, agar keuangan inklusif di Desa dapat terealisasi.
Maka dari itu, kepada BUMDes selaku pilot project sebagai laku pandai, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan akses jasa keuangan. Melalui program sosialisasi, tentu Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terimakasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dengan harapan literasi keuangan di Kabupaten Badung akan segera ditingkatkan persentase,” katanya.
Pihaknya mengatakan dengan adanya sosialisasi ini, dari segi pemahaman masyarakat, melalui BUMDes yang ditunjuk sebagai laku pandai ini agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, dalam rangka mengakses jasa keuangan, baik itu di BUMDes sendiri maupun di Bank BPD.
“Saya harapan agar masyarakat terhindar dari investasi bodong. Melalui kesempatan yang baik ini, Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dilaksanakanya sosialisasi seperti ini,“ ucapnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemda OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara I Nyoman Hermanto Darmawan mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Badung atas terlaksananya acara Capacity Building Forum Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dimana program TPAKD memiliki 2 program yakni, pertama sosialisasi dan kedua tukar investasi, diambil dari forum anak daerah.
“Untuk itu mari tingkatkan kapasitas dari rekan-rekan kita yang ada di BUMDes sesuai dengan program kerja TPAKD Pusaka Badung, pemberdaya usaha E-commerce,” katanya.
Dia mengharapkan langkah berikutnya untuk menyalurkan kredit dalam bentuk usaha mikro, dimana menjadi program bagian dari pemerintah.
“Untuk penyaluran usaha mikro ini menjadi program kerja TPAKD Tahun 2023. Kita siapkan infrastruktur, perubahan bentuk BUMDes, sekaligus diberikan pembekalan mengenai tata Kelola keuangan, pembukuan, tata cara penyaluran kredit, akuntansi dan yang lain-lainya,“ jelasnya.
Seusai Sosialisasi dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pilot Project dengan PT BPD Bali. Adapun BUMDes yang melakukan penandatanganan PKS, yakni BUMDes Ayu Bagia dari Desa Baha, BUMDes Taman Sejahtera dari Desa Taman, BUMDes Metu Sedana dari Desa Cemagi dan BUMDes Tri Manunggal Jaya dari Desa Dalung. (WIR)
