DENPASAR – Dalam pembahas program kerja dan membangun sinergi bersama mitra kerja. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta, S.Pd.,MM mendorong tiga OPD (Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan BPBD) setempat, bentuk aplikasi satu data.
“Dalam pertemuan kali ini saya berharap, ada satu data dimiliki Pemprov Bali tentang data masyarakat Pulau Dewata, baik itu data kemiskinan, jumlah penduduk yang terintegrasi dengan Disdukcapil yang hendaknya diinovasikan dengan kebutuhan masing-masing OPD, agar dapat membuat perencanaan sesuai data,” kata Suwirta, usai rapat di DPRD Bali, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ni Putu Diah Pradnya Maharani, Rabu (4/11/2024).
Suwirta yang pernah menjabat sebagai Bupati Klungkung periode 2013-2018 dan 2018-2023 ini menjelaskan, pembahasan ini sangat penting guna mengetahui apa saja kebutuhan sosial dan tenaga kerja sesuai data real-time dimasing-masing kabupaten/kota, yang semuanya wajib terintegrasi dengan Pemprov Bali. Sehingga, tidak lagi mengandalkan data BPS.
“Jangan sampai kita menganggarkan dengan pagu, karena kita tahu anggaran di Pemprov Bali sangat terbatas, namun kita mengetahui misalnya di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja perlu anggaran berapa,” jelas Suwirta.
Melalui data, kata Suwirta, bisa mengetahui bagaimana progres pembangunan yang terukur dengan baik, sesuai data yang dimiliki termasuk sumber pendapatan. Dalam pembahasan, kata Suwirta, ditekankan bagaimana bantuan sosial dan perlindungan anak menjadi hal penting. Apalagi soal ketenagakerjaan yang harus dikondisikan dengan baik, sehingga pengganguran dan kemiskinan tidak ada lagi di Bali.
“Kami berikan masukan kepada tiga OPD ini, agar di Provinsi Bali ini, ada satu data dengan aplikasi yang dibuat oleh ahli dibidangnya dan juga paham. Jadi kita yang mengeluarkan ide, nantinya diterjemahkan oleh ahli IT untuk menciptakan aplikasi kebutuhan kita,” tegasnya.
Seperti dicontohkan saat menjadi Bupati Klungkung yang membuat aplikasi Klungkung dalam genggaman, jadi datanya terlihat berapa banyak warga yang belum punya BPJS Kesehatan yang telah terdeksi dalan aplikasi ini.
“Melalui aplikasi ini kita jadi mengetahui, berapa orang yang belum memiliki jaminan kesehatan, berapa orang yang belum bekerja. Jadi terlihat dari aplikasi ini. Kemudian angka stunting berapa,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berani mengatakan bahwa aplikasi data ini penting, menjadi pegangan pemerintah daerah dengan statistik yang terukur, agar bisa membandingkan dengan data di pusat. “Semoga segera terealisasi, karena membuat aplikasi ini tidak lama. Yang terpenting, kita bisa menyampaikan apa yang ingin dibuat ke aplikasi ini, nanti kita yang mengkoreksi sehingga aplikasi ini benar efektif digunakan untuk menyusun perencanaan,” tegas Suwirta. (WIR)
