JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah proaktif dalam menyikapi konflik Iran-Israel, dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Saya meminta pemerintah proaktif melakukan langkah-langkah strategis,” kata Said di Jakarta seperti dilansir dari Jawa Pos, Selasa (16/4/2024).
Menurut Said, terdapat lima langkah strategis, pertama, proaktif dalam melakukan upaya diplomatik melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara.
Politikus PDIP itu mengakui hal tersebut bukan upaya yang mudah, mengingat pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel. Terlebih, bila dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia menguntungkan kedua ‘blok politik’ besar, yakni Tiongkok dan Rusia dengan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Kanada yang sama-sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.
Namun, ia berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong lembaga internasional untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia.
Kedua, proaktif dalam mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, karena data 2023 menunjukkan Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sebesar rata-rata 3,5 juta ton per bulan. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu.
“Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita,” ujar dia.
Ketiga, proaktif dalam mempersiapkan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi dolar AS terhadap rupiah karena, menurut dia, setiap rupiah yang melemah sebesar Rp500 dan harga minyak naik 10 dolar AS per barel, anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksikan meningkat Rp 100 triliun.
“APBN 2024 mematok rupiah di level Rp15 ribu per dolar AS dan minyak mentah Indonesia (ICP) 82 dolar AS per barel. Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh 120 dolar AS per barel jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu, sebab jalur ini menjadi penopang 21 persen lalu lintas minyak bumi dunia,” tambahnya.
Keempat, proaktif dalam memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan dan minyak bumi, sekurang-kurangnya enam bulan ke depan. Hal itu bertujuan untuk memastikan efektivitas lindung nilai.
Di samping itu, juga termasuk proaktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan dolar AS dengan terus mengembangkan local currency settlement (LCS), terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.
Terakhir, proaktif dalam memastikan kemampuan pemerintah untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS, mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS dari batas rata-rata yang ditetapkan pada APBN 2024. (JP/SB)
