DENPASAR– Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin menyatakan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak mempengaruhi aktivitas wisata di Pulau Dewata.
“Apa ekses dari penetapan status siaga bencana. Apakah akan mengganggu aktivitas pariwisata? Saya tegaskan tidak sama sekali. Justru para turis mancanegara yang datang enjoy saja liburan di Bali, karena konteks dan makna penetapan siaga bencana karhutla dan kekeringan adalah menyiagakan berbagai hal,” kata Made Rentin.
Rentin menjelaskan status darurat bencana karhutla di Bali justru meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan terkait menghadapi potensi bencana yang akan muncul akibat kekeringan yang panjang.
Status tersebut memudahkan akses dalam pengerahan SDM, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua jajaran. Selain itu, kemudahan akses lebih leluasa mengerahkan peralatan logistik dari berbagai pemangku kepentingan.
“Kalau selama ini sebelum penetapan status, mungkin relatif terbatas penyerahan logistik, dengan penetapan status yang sekarang lebih leluasa. Terbukti pada saat rakor bersama kepala BNPB memberikan dukungan dua hal, yakni biaya operasional dalam bentuk dana siap pakai dan dukungan peralatan logistik kekeringan, kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Rentin menyatakan menurut data BPBD, enam wilayah Bali yang sudah berdampak kekeringan adalah Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, dan sebagian di Kabupaten Tabanan.
Kemudian, untuk kebakaran TPA terjadi di TPA Suwung di Denpasar, TPA Mandung, Tabanan dan TPA Temesi di Gianyar.
Sementara itu, data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di empat daerah kabupaten, yakni Buleleng, Bukit Kursi, di sekitaran Gunung Batur Bangli dan di sekitaran lereng Gunung Agung, khususnya di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang.
“Kami mendata 133 banjar/dusun mengalami kekeringan tersebar di beberapa daerah dan terjadi sudah sejak tiga sampai empat minggu terakhir. Kami berupaya melakukan distribusi air bersih. Namun, tidak semua kabupaten minta dukungan dan penebalan ke BPBD Provinsi,” katanya. (ant/sb)
