JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA. Kebijakan tersebut urung dijalankan karena terbentur persoalan waktu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perubahan rencana dilakukan lantaran keterlambatan dalam proses penganggaran, sehingga pelaksanaan diskon listrik pada bulan Juni dan Juli tidak memungkinkan.
“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Sebagai pengganti kebijakan diskon listrik, pemerintah memutuskan untuk memperbesar program bantuan subsidi upah (BSU). Awalnya, BSU sebesar Rp150 ribu per bulan diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan.
Pemerintah kini meningkatkan jumlah bantuan tersebut menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan demikian, sebanyak 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer akan menerima BSU senilai total Rp600 ribu dalam periode dua bulan.
“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” ucap Sri Mulyani.
Selain penambahan BSU, terdapat empat kebijakan lain yang termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo. Kebijakan pertama berupa diskon untuk tiket kereta api, pesawat, dan transportasi laut dengan nilai anggaran sebesar Rp0,94 triliun.
Kebijakan kedua adalah pemberian diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 dengan alokasi dana Rp0,65 triliun. Selanjutnya, program ketiga adalah penambahan nilai bantuan sosial dengan total Rp11,93 triliun. Terakhir, pemerintah memperpanjang kebijakan diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Total keseluruhan dari paket stimulus ekonomi tersebut mencapai Rp24,44 triliun. Sebagian besar anggarannya, yakni sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita harapkan kuartal II maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani. (MK/SB)
