BALI – Gubernur Bali Wayan Koster, saat rapat paripurna di Kantor DPRD Bali, Senin (17/7/2023), membantah dan mengklarifikasi isu Pemerintah Provinsi mengalami defisit Rp1,9 triliun.
“Itu tidak benar, jadi perlu saya klarifikasi. Karena, tren pendapatan asli daerah optimis terus meningkat,” kata Wayan Koster kepada awak media.
Dia menjelaskan, postur APBD Bali Tahun 2023, ditargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (bersumber dari dana transfer pusat Rp2,1 Triliun ditambah pendapatan daerah sebesar Rp4,7 Triliun) seberapa Rp6,9 Triliun, dengan belanja daerah Rp7,9 Triliun.
Hingga 14 Juni 2023, realisasi pendapatan daerah Bali dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan TNKB mencapai Rp2,4 Triliun atau lebih dari 50 persen. Apabila dirinci hitungan per hari, pendapatan dari dua sumber itu selama Januari-Juni 2023 rata-rata sebesar Rp14,5 Miliar perhari. Dan, hingga Juli 2023 naik Rp16 Miliar per hari, dengan total pendapatan Januari-Juli mencapai Rp2,4 Triliun .
“Nah, sisa lima bulan ke depan (Agustus-Desember 2023), diasumsikan berpotensi bertambah Rp2,6 Triliun. Artinya, selama Tahun 2023 pendapatan tembus Rp5 Trilun dari target pendapatan daerah Rp4,7 Triliun,” pungkas Koster.
Lebih rinci lagi, pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor hingga Juli 2023 terealisasi 57 persen, dan bea balik nama kendaraan bermotor terealisasi 96 persen. “Ini baru bersumber dari PKB dan TNKB, belum bersumber dari yang lainnya,” katanya.
Koster mengklaim, tren pendapatan asli daerah optimis terus meningkat. Dia mencontohkan, perkiraan PAD Bali bersumber dari dana pusat (APBN) Rp2,1 Triliun, ditambah pendapatan daerah Bali Rp4,6 Triliun yang ersumber PKB dan TNKB) tadi, sehingga total PAD Bali Rp6,7 Triliun. Dengan APBD Rp7,9 Triliun, yang artinya terdapat perencanaan defisit Rp800 miliar agar neracanya seimbang.
“Pemerintah tidak pernah merealisasi belanja 100 persen karena situasi lapangan tidak memungkinkan. Jadi secara empiris, perkiraan belanja daerah 90-95 persen dari APBD Rp7,9 Triliun. Sehingga, apabila realisasi APBD tembus 95 persen, maka defisit itu minimum Rp700 Miliar, jadi tidak benar defisit 1,9 Triliun. Ini yang salah aljabar yang membuatnya,” kata Koster.
Selain itu, Pemrov Bali memiliki potensi mendapat pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga dalam penggunaan lahan Pemerintah di Nusa Dua seluas 39,8 hektare, dimana ditafsit sewa 16 tahun dengan nilai Rp830 Miliar yang saat ini sedang berproses.
“Ini sedang berproses, dan saya minta pembayaran harus dibayar sekaligus. Tidak boleh dicicil. Dan mudah-mudahan terealisasi pada Agustus 2023,” kata Koster.
Apabila ini terealisasi, kata Koster, akan dijadikan tambahan penyertaan modal di BPD Bali Rp600 miliar hingga Rp650 miliar. Dimana, BPD Bali akan memberikan deviden 20-25 persen dari total penyertaan saham. Dimana, saat ini Pemprov Bali memiliki saham arp600M lebih, dengan mendapatkan deviden Rp140 Miliar per tahun.
Kemudian, potensi menambah pendapatan dengan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan Kawasan Kebudayaan Bali di Klungkung, dengan membentuk Perseroda. Dimana, lahan yang sudah dibebaskan dan ditata rapi, banyak investor yang berminat.
“Kawasan Kebudayaan Bali yang luasnya 334 hektare ini, dengan zona penunjang 150 hektare, merupakan zona komersialisasi yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” kata Koster.
Apabila proses kerja sama dengan pihak ketiga ini sukses pada Agustus 2023, maka Bali memperoleh pendapatan 1T hingga 2T untuk membangun zona inti pusat kebudayaan Bali, yang akan terdapat lokasi pentas seni dan museum, untuk penyertaan modal saham du BPD Baki serta APBD.
“Jadi, kita tidak lagi defisit, dan kita pastikan tidak defisit, tapi surplus,” ucapnya. (WIR)
