JAKARTA – Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindakan arogan dan kasar yang dilakukan oleh Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Para ASN yang berdemo itu membawa berbagai macam spanduk bertuliskan protes dan memohon bantuan kepada Presiden.
“Pak Presiden, selamatkan kami dari Menteri pemarah, suka main tampar, dan main pecat,” sebagaimana terlihat dalam unggahan Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, di media sosial X.
Tidak hanya itu, peserta aksi juga mengkritik dugaan campur tangan keluarga Menteri Satryo dalam urusan kementerian.
“Institusi negara, bukan perusahaan pribadi Satryo dan Istri. #Lawan! #MenteriZalim #PaguyubanPegawaiDikti,” demikian tulisan pada spanduk lainnya yang dipegang oleh para pegawai.
Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah komentar di media sosial mengaitkan aksi ini dengan pemecatan tidak adil seorang pegawai bernama Neni Herlina.
“Pemecatan tidak adil yang dialami oleh Sdri. Neni Herlina, juga bisa terjadi kepada kita. Oleh karena itu, bagi kita hanya tersisa pilihan: ‘LAWAN ATAU MENUNGGU GILIRAN!’” tulis komentar salah satu akun X.
Selain itu, muncul tudingan bahwa Menteri Satryo menampar sopir pribadinya dan melakukan mutasi pegawai secara sewenang-wenang.
“Menteri Dikti Saintek kabarnya tampar sopirnya lalu main mutasi pegawai. Enggak ada pegawai wanita di ring 1 karena istrinya cemburuan,” tulis salah satu akun di platform X.
Hingga berita ini ditulis, Menteri Satryo belum memberikan tanggapan resmi atas protes dan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Para pegawai Kemendikti Saintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan guna menyelesaikan permasalahan ini.
Aksi tersebut sontak menjadi ramai serta menjadi sorotan netizen, mengingat kejadian ini jelas implikasinya terhadap hubungan kerja di lingkungan kementerian dan citra pemerintahan secara keseluruhan. (mk/sb)
