DENPASAR – Pengendalian inflasi ditingkat Provinsi Bali menjelang hari Natal dan Tahun Baru, menjadi pembahasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, dalam High Level Meeting (HLM), di Ruang Rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Jumat (16/12).
“Pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi, yaitu operasi pasar, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, (5) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dan subsidi transportasi dari APBD,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster.
Rapat HLM yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait. Lanjut Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat), peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canang sari pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Kuningan dan Galungan.
Koster menyampaikan bahwa permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia dan mata rantai distribusi dapat dipersingkat. Oleh karenanya diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani / pemasok hingga ke konsumen.
“Kami berencana memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi,” katanya.
Gubernur Bali juga menyampaikan apresiasi kepada anggota TPID se-Provinsi Bali yang telah berupaya dan bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Koster menjelaskan, sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Bali-Nusra.
Koster menekankan, perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok provinsi Bali seperti beras Tabanan. Guna meningkatkan produksi beras Tabanan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan.
“Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota/kabupaten untuk pengendalian inflasi,” tanasnya.
Ditambahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho bahwa, Provinsi Bali menduduki urutan inflasi tertinggi ke-6 (6,62, yoy), urutan ke-9 (0,28%, mtm), urutan ke-11 (5,69%, ytd). Lebih lanjut, di samping komoditas hortikultura yang perlu diwaspadai juga adalah harga canang sari.
“Untuk pengendalian inflasi ke depan Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek yakni memperkuat fungsi Perumda pangan sebagai offtaker. Salah satunya diantaranya dengan mendorong pembiayaan dengan BPD,” ujarnya.
Kemudian, mengoptimalkan SiGapura sebagai pusat informasi pergerakan harga dan memperkuat akurasi data neraca pangan, diantaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas dari dan ke Bali, Melanjutkan gerakan menanam cabai / bawang.
“Komunikasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat contoh: penggunaan televisi/running text di pasar). Kemudian, percepatan implementasi perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, serta optimalisasi penggunaan lahan tidur milik pemerintah daerah, utamanya untuk hortikultura,” jelasnya.(WIR)
