DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan belum ada koordinasi lebih jauh dengan internal pemerintah, terkait mencuatnya kembali wacana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Mengingat sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan proyek strategis nasional itu telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Hingga kini belum ada rapat koordinasi lebih jauh dengan internal Pemerintah Provinsi Bali. Enggak ada. Belum, belum ada,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, usai rapat paripurna ke- 20 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (30/6/2025).
Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu, menghormati rencana pembangunan yang digagas pemerintah pusat, namun Koster menilai belum ada kejelasan menyangkut fasilitas pendukung bandara, seperti aksesibilitas jalan dan kesiapan infrastruktur lainnya.
“Kalau soal wacana kan dari dulu juga sudah ada. Tapi kalau pemerintah pusat memang ingin membangun, tentu saja kita akan mengikuti kebijakan itu. Tapi yang belum terang sekarang kan fasilitas pendukungnya belum ada,” ucapnya.
Hal berbeda dikatakan, Wakil Ketua II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, menyambut baik rencana pembangunan tersebut. “Kalau kami dari Buleleng tentu sangat berharap bandara ini jadi. Dan itu setelah keluar Perpres kan ada dinamika. Ya mudah-mudahan dengan adanya bandara baru, harapan kami anak-anak kami nanti tak perlu lagi ke luar daerah untuk mencari kerja,” kata Politisi asal Singaraja, Buleleng itu.
Dia mengakui, akses jalan ke wilayah bandara masih menjadi persoalan utama. “Itu yang harus dibenahi. Di Perpres sudah disebutkan soal jalur Ubud–Buleleng. Jadi pasti nanti dibuat jalur ke sana,” ucapnya.
Dia menegaskan, pentingnya langkah konkret untuk mendukung realisasi proyek ini. “Sekarang memang belum layak, tapi harus direncanakan agar jalan lebih mumpuni untuk bisa sampai menuju bandara. Itu pasti dikerjakan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Gianyar, Kamis (26/6/2025),menyatakan bahwa, bandara Bali Utara akan menjadi motor pemerataan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Dia menekankan pembangunan bandara ini masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan menjadi proyek prioritas yang harus segera dieksekusi. (WIR)
