JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat bahwa pemberian hadiah kepada guru dari orang tua murid pada momen kenaikan kelas bukanlah bentuk rezeki, melainkan tergolong sebagai gratifikasi. Peringatan ini disampaikan menyusul temuan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.
“Bagaimana mensosialisasikan gratifikasi itu, itu bukan rezeki. Harus dibedakan mana rezeki, mana gratifikasi. Jadi, selalu kita gembar-gemborkan kepada mereka: disosialisasikan, dikampanyekan oleh kita dalam bentuk formal maupun non-formal,” ujar Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Wawan menekankan bahwa persoalan gratifikasi di dunia pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, media, dan seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional.
“Pendidikan yang pertama adalah di keluarga. Makanya tadi ada pendidikan keluarga, kita juga masuk ke sana,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Inspektur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dina Himawati, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait gratifikasi di lingkungan pendidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah menunjuk ASN untuk memberikan edukasi tentang pencegahan korupsi, termasuk menyarankan agar setiap pemberian dari wali murid kepada guru dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi dan diteruskan ke KPK.
Berdasarkan hasil survei SPI Pendidikan 2024 yang dilakukan pada 22 Agustus hingga 30 September 2024 dengan melibatkan 449.865 responden, ditemukan bahwa sebanyak 30 persen guru dan dosen serta 18 persen kepala sekolah dan rektor masih menganggap hadiah dari siswa atau wali murid sebagai hal yang wajar. Selain itu, di 65 persen sekolah ditemukan praktik pemberian bingkisan saat kenaikan kelas atau hari raya. (MK/SB)
