DENPASAR – OJK Provinsi Bali bersama Bank BPD Bali, mendukung perbankan melakukan perluasan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Upaya ini, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, dalam keterangannya, di Denpasar, Senin (18/3/2024).
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras dan upaya PT BPD Bali dalam komitmennya menyalurkan KUR kepada UMKM di Provinsi Bali hingga meraih sejumlah penghargaan dan mencapai target penyaluran KUR sebesar 100 persen di tahun 2023.
Dia mengatakan, sebelumnya dalam Rapat Koordinasi KUR PT BPD Bali dengan tema Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi – Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan, sempat berlangsung di Prama Sanur Beach, Denpasar, pada 16 Maret 2023 lalu.
Dalam rapat koordinasi dihadiri Perwakilan BI, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Provinsi Bali, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali, serta jajaran pimpinan PT BPD Bali.
Berdasarkan paparan PT BPD Bali, Dana KUR akan disalurkan melalui program Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP) yaitu kredit modal kerja/kredit investasi yang diberikan kepada Calon Debitur atau Debitur yang memiliki usaha pada sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses bisnis pra produksi hingga pasca produksi.
“Kita semua sepakat optimalisasi penyaluran KUR bukan hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi Petani dan UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Ananda.
Provinsi Bali memiliki ketergantungan pada industri pariwisata yang tercermin dari porsi PDRB yang didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,43 persen dan ditunjang juga oleh sektor pendukungnya seperti Transportasi sebesar 9,58 persen. Di sisi lain, terdapat kondisi disparitas kesejahteraan antara Bali Selatan yang merupakan pusat pariwisata dengan wilayah Bali lainnya. Proyek-proyek pariwisata banyak di wilayah Bali Selatan yang semakin membuat jarak kesejahteraan daerah.
Sementara itu, sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangan sebesar 14,06 persen kepada PDRB Bali, namun masih minim pendanaan baik PMA, PMDN, maupun pembiayaan perbankan. Untuk itu, perlu adanya upaya mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan menguatkan sektor unggulan lainnya seperti pertanian. Hal ini sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan pemerintah yaitu memanfaatkan potensi yang berasal dari alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai pilar perekonomian Bali.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali telah terbentuk lengkap baik di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Pada tahun ini, terdapat program tematik untuk mendukung sektor pertanian yakni Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) yang dimaksudkan untuk menciptakan value chain financing dari hulu, on farm, dan hilir dengan asistensi dan pendampingan dari pemerintah daerah serta PUJK.
Pada tahap pra produksi, PUJK terlibat dalam penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan penyediaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Selanjutnya pada tahap produksi, petani dapat menikmati kredit dengan skim bayar saat panen yang dapat digunakan untuk belanja pupuk bersubsidi, serta ikut serta dalam AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).
Setelah itu pada tahap pasca produksi, petani dan pengepul dapat memanfaatkan program KUR dari bank penyalur KUR hingga Pegadaian, K/PMR, serta dapat menjadi agen laku pandai. Adapun untuk produksi akan disalurkan ke off-taker baik UMKM maupun industri.
Ditambahkan sisten Deputi Pasar Modal Kemenko RI, I Gede Edy Prasetya menyampaikan target penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp300 triliun kepada 1,8 juta target debitur baru KUR, 1,4 juta target debitur graduasi KUR, dan Rp47 triliun subsidi bunga. Selanjutnya pada tahun 2024, kebijakan KUR difokuskan untuk mempertajam ketepatan sasaran penerima KUR yang berfokus pada perluasan penerima baru KUR dan mendorong graduasi debitur KUR dengan suku bunga KUR berjenjang dan pendefinisian jenis kredit yang dapat mengakses KUR kembali.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, PUJK, dan pelaku usaha, diharapkan optimalisasi KUR tidak hanya sebatas peningkatan akses terhadap permodalan, melainkan juga upaya untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh mencakup pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan UMKM dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.(WIR)
