JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, hingga kini terus berlangsung.
Beberapa bangunan strategis milik pemerintah pun sudah mulai dibangun dari mulai Istana Negara hingga beberapa gedung pemerintahan.
Para investor berlomba memupuk uang di IKN dengan membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti rumah sakit dan sebagainya.
Di tengah pembangunan fisik yang tengah berlangsung di darat, pemerintah juga menaruh perhatian khusus akan pengawasan kawasan laut.
Kawasan laut IKN menjadi wilayah yang strategis lantaran merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati Selat Lombok, Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
Provinsi Kalimantan Timur menilai posisi ALKI II sangat strategis untuk pengembangan perekonomian dan industri di provinsi itu.
Pasalnya, banyak aktivitas perekonomian berlangsung di jalur laut ALKI II, seperti keluar masuk kapal petikemas dari dalam maupun luar negeri, hingga kegiatan nelayan.
Karenanya, tidak heran jika Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto ingin meningkatkan pengawasan kawasan laut IKN, dengan mengerahkan pasukan TNI AL.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2), Agus menjelaskan pihaknya berencana membentuk markas-markas baru TNI dari tiga matra, yakni TNI AU, TNI AL dan TNI AD di wilayah IKN.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meningkatkan status Pangkalan AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama AL (Lantamal) Balikpapan.
Lanal Balikpapan dipilih menjadi garda utama penjagaan laut IKN karena letaknya tidak jauh dari calon ibu kota, yakni berlokasi di pesisir Melawai.
Lanal Balikpapan menjadi satu dari beberapa lanal yang dinaikan menjadi lantamal (pangkalan utama angkatan laut) dan untuk beberapa lantamal selanjutnya menjadi komando daerah maritim (kodamar).
Pembinaan itu, dengan nomenklatur kodamar kelas A ada delapan lantamal dan enam lantamal menjadi kodamar kelas B.
Menyambut rencana itu, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan rencana mendapuk Lanal Balikpapan menjadi Lantamal Balikpapan akan terjadi dalam waktu dekat.
Saat ini, masih dalam proses pembangunan lantamal dan markas besar agar nantinya seluruh personel utama TNI AL bisa bertugas di daerah itu.
Markas besar tersebut juga nantinya akan diisi oleh 793 prajurit. Mereka masuk dalam pemindahan prajurit tahap pertama yang direncanakan berlangsung sepanjang 2024.
Dengan demikian, pada Juni 2024 mereka harus sudah mulai berkantor di sekitar IKN. Tidak hanya pemindahan markas dan pengerahan personel, Ali memastikan akan menambah armada dan meningkatkan teknologi pengintaian di Lantamal Balikpapan dan lanal sekitarnya.
Hal itu dilakukan demi penjagaan jalur AlKI II yang dinilai Ali rawan. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan.
Meningkatkan status Lanal Balikpapan menjadi Lantamal Balikpapan demi pengamanan laut IKN dinilai sebagai langkah yang tepat.
Hal tersebut harus dilakukan demi memperluas kapasitas dan otoritas Lanal Balikpapan yang semula hanya sebagai pelabuhan AL menjadi pangkalan yang memiliki armada dan kekuatan tempur.
Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi saat dihubungi ANTARA mengatakan perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat.
Artinya, selain kapal kekuatan marinir, radar juga perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di kawasan tersebut.
Pengamat militer Alman Helvas Ali menilai peningkatan teknologi yang dimiliki AL menjadi hal yang paling penting untuk mengawasi laut IKN. Salah satu teknologi yang harus dihadirkan adalah pengintaian kapal selam yang harus dimiliki TNI AL.
Jadi, hal itu adalah tantangan jangka panjang kita yang harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar. Kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman lama.
Pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan oleh TNI AL dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan teknologi pengintaian dan memaksimalkan pengawasan di laut IKN. Apalagi, ALKI II itu merupakan jalur yang ideal untuk perlintasan kapal selam.
Indonesia memiliki banyak lembaga yang berwenang untuk menjaga wilayah maritim. Dari mulai TNI AL, Polairud (di bawah Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Bea Cukai di Kementerian Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hanya saja, lembaga-lembaga tersebut acap kali tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut pengamat militer Khairul Fahmi, membuat koordinasi antara beberapa lembaga dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.
Hal itu juga tampak pada tumpang tindih antara TNI AL dan Bakamla yang kerap terjadi. Kenyataan ini yang harus segera diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN.
Oleh karena itu, seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.
Dengan kerja sama antarlembaga yang terjalin dengan baik, serta peningkatan kualitas prajurit dan teknologi di setiap pangkalan, maka penjagaan wilayah maritim Indonesia bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di sekitar IKN. (Ant/KN)
