JAKARTA – Proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) semakin mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan daya saing nasional. Indonesia telah menyusun Initial Memorandum (IM) sebagai langkah awal evaluasi kesiapan dalam mengadopsi standar-standar OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan OECD, yang terdiri dari 38 negara anggota yang mewakili 80 persen perdagangan dunia, merupakan forum internasional yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan pembangunan. Sebagian besar anggota OECD adalah negara maju yang menguasai hampir 41 persen Gross Domestic Product (GDP) dunia.
“Keanggotaan OECD adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Kami akan melakukan penyesuaian kebijakan, regulasi, dan standar dengan mengacu pada praktik dan standar global yang unggul. Melalui kebijakan tersebut, kami berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung transformasi Indonesia,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Aksesi OECD di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Initial Memorandum (IM) selesai pada kuartal pertama tahun ini, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong Indonesia keluar dari jebakan middle-income trap.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga seperti Kementerian PANRB, KPK, Kemendag, dan BPS yang sudah aktif dalam penyelesaian IM,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, Kementerian PANRB telah mengirimkan 20 IM ke Sekretariat Nasional (Seknas) OECD yang saat ini masih dalam tahap reviu. Pada awal Februari 2025, kementeriannya juga menambahkan satu IM terkait Recommendation on Information Integrity yang sedang disusun bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Kementerian PANRB menangani Public Governance Committee (PGC) yang terdiri dari 21 IM yang mencakup 16 institusi dan memerlukan koordinasi lintas instansi. Kami targetkan penyelesaian IM ini pada Maret 2025,” kata Rini.
Proses aksesi ke OECD ini juga menuntut komitmen politik yang kuat dalam menjalankan reformasi yang dibutuhkan. Rini menekankan bahwa kesungguhan Indonesia dalam mengikuti forum-forum internasional menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas negara sebagai calon anggota OECD.
“OECD tidak hanya menilai kesiapan teknis Indonesia dalam memenuhi standar mereka, tetapi juga komitmen politik dalam reformasi yang dibutuhkan,” pungkas Rini.
Dengan aksesi ke OECD, Indonesia diharapkan dapat memperkuat integrasi global, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju. (MK/SB)
