DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, siap mendukung percepatan elektronifikasi sistem transaksi daerah dengan mensosialisasikan peran digital di seluruh sektor.
“Kami akan terus sosialisasikan ini, untuk membiasakan masyarakat beralih dengan pembayaran elektronik atau digital,” kata Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, saat ditemui di sela acara sosialisasi kriteria evaluasi kinerja (Championships) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Bali dan Kawasan Timur Indonesia, di Kuta, Kamis (12/5/2022).
Menurut dia, keberadaan TP2DD ini dapat memberikan kemudahan transaksi berbasis digital, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang lebih efisien. Selain itu juga mengurangi biaya seperti dalam proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak bersistem elektronifikasi.
Kegiatan TP2DD yang dibentuk oleh Bank Indonesia ini bertujuan menyatukan komitmen seluruh stakeholder menuju percepatan digitalisasi ekonomi keuangan di Indonesia. Elektronifikasi dibuat guna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi utamanya dalam membayar kewajibannya seperti pembayaran pajak, retribusi, rekening listrik, rekening air hanya dengan satu kali klik.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Gusti Agung Diah Utari mewakili Kepala Perwakilan BI Bali, menekankan sejumlah isu diantaranya percepatan vaksinasi, keberadaan TP2DD sejak 2021 yang mendukung upaya digitalisasi di sektor pemerintahan serta upaya memperluas kanal non tunai di masyarakat melalui Mobile Banking, Q-RIS dan lain sebagainya.
“Pertemuan ini sebagai langkah penting mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi melalui peningkatkan skill, memperluas jejaring, dan sharing terkait kendala yang ada. Serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di tiap daerah demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif,” ucapnya.
Sementara, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan SP BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, kegiatan ini akan disertai kompetisi untuk memberi penghargaan dan evaluasi dimana daerah dengan P2DD yang mendapat kriteria terbaik dapat menjadi contoh daerah lain.
“Selain percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, upaya ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan digtalisasi pembayaran ini, akan mampu menciptakan efesiensi dan kesehatan fiskal diiringi membaiknya kemampuan spending masyarakat dan pemerintah sejalan dengan visi blueprint pembayaran Indonesia 2023,” katanya.(WIR)
