DENPASAR – Kepala Kantor Perwakilan LPS II yang melingkupi wilayah Bali, NTB, NTT dan Kalimantan, Bambang S. Hidayat menyatakan, Simpanan Bank Umum di Provinsi Bali pada April 2025 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat yaitu sebesar 10,54% year on year (yoy).
“Di Tengah Ketidakpastian Global, perkembangan simpanan bank umum di Provinsi Bali masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, dengan Provinsi Bali yang selalu tumbuh lebih dari nasional,” ujar Bambang S. Hidayat, dalam keterangan, di Denpasar, Kamis (29/05/2025).
Berdasarkan rekening, kata dia, jumlah rekening di Provinsi Bali menempati urutan ke-17 secara nasional atau sebanyak 9,0 juta rekening, namun secara nominal menempati urutan ke-7 dengan jumlah total simpanan masyarakat di perbankan di Bali sebanyak Rp178,3 triliun.
LPS Menjaga Kepercayaan terhadap Industri Perbankan melalui Kecukupan Penjaminan Simpanan, data menunjukan bahwa hampir semua rekening di Provinsi Bali dijamin penuh oleh LPS. “Berdasarkan rekening, cakupan rekening di Jamin Penuh di Provinsi Bali mencapai 99,88% dari Jumlah Rekening di Bank Umum, sementara jumlah cakupan rekening di Jamin Penuh di BPR/BPRS mencapai 99,95%,” jelasnya.
Dia mengatakan, sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada tahun 2005, hingga September 2024, terdapat 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang dilikuidasi oleh LPS, dengan rincian 1 BPR/BPRS yang Dalam Likuidasi dan 9 yang sudah selesai ditangani dan jumlah total simpanan layak bayar sebanyak Rp277,21 miliar, milik 19.884 rekening.
“Tutupnya BPR/BPRS l, bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola. Penutupan BPR/BPRS pun relatif tidak akan berdampak kepada masyarakat umum secara luas. Khusus para pemegang rekening juga aman karena dijamin oleh LPS,” jelasnya.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II juga menyampaikan bahwa LPS Menjaga Kepercayaan terhadap Industri Perbankan melalui Pembayaran Klaim dalam Waktu Singkat. Rata-rata realisasi pembayaran pertama atas simpanan layak dibayar di tahun 2024 adalah 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya, lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya serta standar internasional pembayaran klaim
Sejak beroperasi pada Mei 2024, Kantor Perwakilan Wilayah II (KPW II) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan peran aktifnya di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi keuangan, dan kolaborasi dengan kampus serta media, KPW II berhasil menjangkau lebih dari 60.000 masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman publik tentang fungsi dan peran LPS.
Tak hanya fokus pada edukasi, KPW II juga turut serta menjalankan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan, seperti pembangunan Gedung Javanica Graha di kawasan Bromo, bantuan pendidikan di TK Miftahul Ummah Lombok Timur, hingga santunan sosial di Desa Kendal Bulur Jawa Timur. Berbagai inisiatif ini menjadi bukti komitmen LPS dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Di sektor perbankan, KPW II LPS turut memperkuat kapasitas BPR dan BPRS melalui pelatihan dan diskusi teknis. Di sisi lain, tingginya antusiasme pengaduan masyarakat memperlihatkan bahwa keberadaan KPW II menjadi saluran penting dalam menjembatani kebutuhan publik terhadap layanan penjaminan simpanan yang transparan dan terpercaya. (WIR)
