KARANGASEM – Gaji perbekel dan perangkat desa di Kabupaten Karangasem, sejak Januari 2023 belum cair. Kondisi itu dikeluhkan lantaran banyak dari perbekel dan perangkat desa hanya bergantung pada gaji untuk hidup.
Perbekel Desa Ban I Gede Tamu Sugiantara membenarkan terkait macetnya gaji dua bulan terakhir ini. Menurutnya, hal itu berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi para perangkat desa.
“Ini sudah terjadi setiap tahun dan pada awal Maret biasanya gaji baru kami terima. Sehingga perangkat desa saya sendiri sangat kelabakan di awal tahun karena harus menunggu sampai Maret baru mereka dapat gaji,” kata Sugiantara, Senin (20/2/2023).
Sugiantara berharap tahun depan dan seterusnya tidak lagi ada keterlambatan gaji perbekel dan perangkat desa. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karangasem I Made Sugiartha membeberkan alasan terkait ngadatnya gaji perbekel dan perangkat desa.
Menurutnya, pembayaran gaji masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini masih dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi.
“Hampir tiap hari saya dihubungi oleh perbekel yang menanyakan kenapa gaji mereka belum cair. Saya juga bingung bagaimana menjawab karena memang masih dalam proses sampai saat ini,” kata Sugiartha.
Dia berharap, prosesnya dapat berjalan dengan cepat sehingga para perbekel dan perangkat desa bisa secepatnya menerima gaji. Karena tugas mereka cukup berat di masing-masing desa. Sehingga urusan perut dikhawatirkan bisa memengaruhi kinerja.
“Saya berharap untuk tahun depan prosesnya bisa lebih cepat sehingga perbekel dan perangkat desa bisa menerima gaji tepat waktu,” kata Sugiartha.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem juga mengungkapkan alasan yang sama. “Sebenarnya untuk anggaran kami tidak ada masalah semuanya sudah siap, saat ini kami hanya menunggu regulasi untuk dasar pencairannya sehingga perbekel dan juga perangkat desa bisa menerima gaji,” kata Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Karangasem Anak Agung Gede Karang.
Dia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dan mengusahakan agar cepat mendapat registrasi nomor dari Pemprov Bali. Sehingga ADD bisa dicairkan secepatnya. (hsa/iws/dtc)
