BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Provinsi Bali, kembali melanjutkan Program Krama Badung Sehat (KBS). Program ini merupakan jaminan pelayanan kesehatan, kepada seluruh penduduk di daerah itu. Sehingga, memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan berkeadilan.
Hal itu dikatakan, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, saat membuka secara resmi Gebyar KBS di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (21/10). “Bersyukur Kabupaten Badung sudah bisa, kita sudah diberikan oleh Mendagri melanjutkan program KBS berkat adanya pengawalan dan pendampingan hukum penuh oleh Kejaksaan,” katanya.
Program ini sudah bisa mulai berjalan lagi mulai 1 Oktober 2022 dan sudah dianggarkan dana Rp107 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan, hingga akhir Desember.
Semenjak pertama kali di launching pada tahun 2016, pada tahun 2018 program KBS sudah mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Presiden Joko Widodo, mengingat program KBS memiliki peran yang begitu vital.
Pada kesempatan itu Bupati Nyoman Giri Prasta melantik Sundari Dewi menjadi Duta KBS dan mendapatkan piagam penghargaan UHC 5 (lima) kali berturut-turut dari Kepala BPJS Denpasar.
KBS juga akan didukung oleh infrastruktur kesehatan yang memadai dengan mengubah Puskesmas Petang II dan Puskesmas Abiansemal I menjadi Rumah Sakit. “Itu anggarannya kira-kira Rp78 miliar, target realisasi tahun 2023, karena cita-cita saya kedepan ingin Rumah Sakit di Badung ini tanpa kelas,” ujarnya.
Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa, pelaksanaan program KBS sempat terkendala aturan yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), di mana program KBS tidak mendapatkan rumah dalam sistem tersebut. Sehingga Pemkab Badung segera berproses melakukan koordinasi dengan Mendagri didampingi Kejaksaan Negeri Badung beserta jajaran.
“Adapun yang membedakan KBS saat ini dengan KBS waktu pertama kali di launching terletak pada jumlah tanggungan yang di-cover. KBS saat ini ada tambahan tanggungan terhadap percobaan bunuh diri, biasanya kan tidak ada tanggungan kesehatan untuk kejadian itu dan kami Badung tanggung, begitu juga dengan penginapan jenazah kita tanggung sepenuhnya. Dari 13 jaminan tambahan yang kita berikan, kami ingin Krama Badung itu sehat, sehingga Badung menjadi hebat dan bahagia,” terangnya.
Untuk program santunan kematian bagi masyarakat Badung, dijelaskan pihaknya bersama jajaran terkait sedang berproses mencarikan rumahnya dalam sistem SIPD, agar masyarakat Badung kembali bisa mendapatkan tanggungan yang sama seperti yang didapatkan sebelumnya.
Sedangkan terkait program santunan penunggu pasien, dipastikan kebijakan itu akan berlanjut, namun untuk besarannya akan mengikuti kemampuan keuangan daerah. “Kalau ditambah lebih banyak lagi kan lebih bagus,” ucap Giri Prasta.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Badung Imran Yusuf menyampaikan bahwa, pihaknya selalu siap memberikan sumbangsih dalam rangka mendukung dan mensukseskan semua program pro rakyat yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“Program ini merupakan program cerdas untuk melengkapi program JKN dari pemerintah pusat. Mari kita dukung semua program Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Badung karena semua itu bermanfaat bagi kita semua,” ucap Imran Yusuf.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr Made Padma Puspita menyatakan, ada 13 layanan manfaat tambahan KBS gratis bagi Masyarakat Badung, yang terdiri dari layanan penitipan dan pengawetan jenazah sesuai peraturan perundang-undangan, serta transportasi jenazah Kabupaten Badung, surat keterangan visum et repertum, surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas Narkoba, pelayanan penderita HIV AIDS di luar yang ditanggung pemerintah, pelayanan tubektomi interval, dan mengatasi kemandulan (kecuali bayi tabung).
Selain itu, pelayanan gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat/alcohol, pelayanan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri, pelayanan kesehatan akibat gangguan olahraga berat, pelayanan kontrasepsi yang tidak dijamin pemerintah, pelayanan pemeriksaan penunjang diluar tanggungan JKN, pemeriksaan kesehatan calon haji selain vaksin meningitis, rehabilitasi medis terhadap pecandu, dan penyalahgunaan NAPZA.
“Program KBS ini akan kita jadikan satu dalam homebase Gerakan Badung Sehat, untuk itu kita membutuhkan Duta yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, disini Pemkab Badung juga sudah hadir terkait pembiayaan kesehatan masyarakat,” jelasnya. (WIR)
