JEMBRANA – Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi terus berlanjut. Saat ini, progres pembangunan masuk tahap pembebasan lahan warga yang terkena jalur tol.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur I Wayan Koster bahwa pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali tetap lanjut,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana I Komang Wiasa, dikonfirmasi detikBali, Rabu (15/2/2023).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya sedang penyiapan dokumen oleh badan pertanahan, termasuk pengukuran, untuk pembebasan lahan milik warga. “Untuk pembebasan lahan ditangani langsung oleh Pemprov Bali. Jadi, kami ini sifatnya hanya sebagai pendukung,” tutur Wiasa.
Ia menyebut lahan yang sudah dibebaskan, yaitu seluas 80 hektare (ha) dengan pembayaran ganti rugi Rp 21 juta per are (per 100 meter). “Sementara, untuk lahan milik warga saat ini masih proses pematokan. Itu semua nanti Kementerian PUPR yang akan menangani,” imbuhnya.
Diharapkan, 50 persen lahan warga sudah bisa dibebaskan pada tahun ini. Sehingga, proses selanjutnya bisa berjalan sesuai tahapan. Saat ini, pengerjaan ruas jalan mulai dilakukan di lahan milik Perumda Bali seusai proses perataan lahan dilakukan.
Dari pantauan detikBali, proses perataan lahan sendiri dilakukan di area groundbreaking (peletakan batu pertama), yaitu di Banjar Sumbermis, Desa Pekutatan.
Sejumlah pekerja terlihat mulai merakit besi menggunakan mesin las untuk membangun pondasi awal. Dari informasi, perataan lahan jalan tol yang akan membentang sepanjang Gilimanuk-Mengwi itu sudah mencapai empat kilometer lebih.
Yakni, dari lokasi groundbreaking ke arah timur sampai ke Banjar Koprahan, Desa Pekutatan. Namun, pengerjaan baru dilakukan di lahan milik Pemprov Bali, bukan lahan warga.
Sekadar informasi, proyek ini telah groundbreaking pada 10 September 2022 itu. Jalan tol ini akan terbentang sepanjang 96 kilometer dan menjadi satu-satunya proyek jalan bebas hambatan yang dibangun pertama kali dengan tambahan fasilitas jalur sepeda.
Nantinya jalan tol ini akan melewati tiga kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa dengan biaya pembangunan diperkirakan Rp 24 triliun. (BIR/BIR/dtc)
