BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menargetkan pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem didaerahnya turun menjadi nol persen.
“Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Badung, angka kemiskinan ekstrem di badung saat ini berjumlah 310 orang atau 0,04. Setelah kami melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan khususnya TKPK juga dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Untuk keluarga miskin ekstrem optimis terselesaikan di tahun 2023 sehingga kemiskinan ekstrem di badung menjadi nol,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK, di ruang pertemuan Rumah Jabatan Wabup, Puspem Badung, Rabu (28/9).
Suiasa yang juga Ketua TKPK Badung itu mengatakan, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden no. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan arahan Presiden untuk Indonesia bisa menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024.
Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan perkapita per hari Rp11.941 atau Rp358.233 per kapita per bulan.
Menurut Suiasa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini, dengan pola penganggaran dari empat sumber anggaran yaitu alokasi dari dana pusat, dana APBD, dana desa dan dari Forum TJSP.
“Di desa kita diwajibkan penganggarannya minimal 30 persen untuk program pengentasan kemiskinan di desa. Kita juga kolaborasi dengan pihak swasta Forum TJSP yang sekarang sudah berbadan hukum berupa yayasan,” imbuhnya.
Selain itu, mewajibkan semua OPD membuat program penanganan kemiskinan dalam pelaksanaannya agar berkorelasi langsung dengan penanganan stunting.
Suiasa menekankan, tidak hanya memfokuskan pengentasan kemiskinan ekstrim, sampai anggaran APBD 2024 juga akan meminimalisir untuk keluarga miskin yang masih tersisa, dengan target penurunan kemiskinan di badung mendekati nol persen.
“Sekarang ini yang masuk data penduduk miskin di badung di angka 2,62 persen. Ini yang akan menjadi sasaran kita di anggaran 2023 dan 2024, sehingga dapat ditekan menjadi nol koma. Kami optimis, mudah-mudahan kondisi ekonomi dan normalitas kehidupan masyarakat sudah baik, dengan harapan tidak terjadi lagi kebencanaan yang sifatnya kesehatan dan lainnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan termasuk inflasi dapat kita tekan,” harapnya.
Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Pimpinan OPD, Forum TJSP serta Forum Perbekel dan Lurah.(WIR)
