BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuat regulasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah (PAD) dari sektor akomodasi pariwisata dengan menyasar kos-kosan yang dihuni wisatawan asing. Pemkab Badung juga bakal membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah.
Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, menuturkan pengendalian pengelolaan rumah kos dinilai penting dilaksanakan. Sebab, ada keluhan para pengusaha akomodasi di Badung terkait turunnya hunian hotel. Padahal, jumlah kunjungan wisatawan di Badung tetap tinggi.
“Intinya bagaimana Badung bisa menggali lebih dalam potensi PAD dengan membuat regulasinya,” terang Gus Bota, sapaan Alit Sucipta, melalui siaran pers, Kamis (10/4/2025).
Gus Bota menegaskan Pemkab Badung serius menggali potensi pendapatan yang selama ini mungkin kurang diperhatikan. Eksekutif akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung untuk membuat peraturan daerah terkait hal itu.
“Di awal bisa saja ada pro dan kontra, kami sadari itu. Namun, langkah ini kami lakukan demi lebih memberi kesejahteraan bagi masyarakat Badung,” imbuh politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pemkab Badung, Gus Bota melanjutkan, akan membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah. Tim tersebut beranggotakan organisasi perangkat daerah (OPD). “Untuk selanjutnya bersama-sama melakukan pengecekan ke lapangan terhadap apa itu rumah kos, vila atau hotel,” bebernya.
Tim Terpadu tersebut juga akan menertibkan wisatawan atau warga negara asing yang menginap di rumah kos. Melalui kebijakan ini diharapkan terwujud pariwisata berkualitas dan wisatawan asing yang ke Badung benar-benar wisatawan berkualitas.
Apalagi, Gus Bota menambahkan, yang bisa tinggal di rumah kos adalah mereka yang memiliki KTP. Wisatawan asing tidak bisa tinggal di rumah kos karena tempat tinggal itu bukan akomodasi pariwisata.
Sebelumnya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menduga telah terjadi pergeseran tren dari turis yang dulunya menginap di hotel kini menginap di tempat-tempat seadanya di Bali. Bahkan, Adi curiga banyak turis asing banyak tidur di kos-kosan.
Menurut Adi, keberadaan rumah elit dan kos-kosan untuk turis asing meresahkan pemerintah. Sebab, selain merugikan daerah karena tak memberikan kontribusi pendapatan, juga berdampak terhadap turunnya okupansi hotel. Padahal, kunjungan wisatawan naik.
“Kunjungan wisatawan meningkat tapi okupansi hotel tidak sesuai harapan. Artinya ada apa? Maka salah satu kecurigaan kami adalah banyak tamu-tamu kita nginap di tempat-tempat yang bukan hotel,” kata Adi beberapa waktu lalu. (DTC/SB)
