DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengoptimalkan pemanfaatan sumber mata air untuk mengatasi krisis air bersih di Nusa Penida. Fraksi Gerindra yang menyampaikan hal itu saat Rapat Paripurna ke-18 di kantor DPRD Bali.
“Kami dari fraksi Gerindra mengusulkan untuk pengoptimalan pengelolaan sumber mata air yang dikelola Pemprov Bali seperti sumber mata air Guyangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali I Ketut Juliarta di Denpasar, Senin (12/6/2023).
Menurut Juliarta, memaksimalkan pemanfaatan sumber air Guyangan adalah solusi permasalahan yang mendera warga Nusa Penida di kawasan perbukitan dan pegunungan sejak 2021.
Juliarta menjelaskan sumber mata air itu adalah satu-satunya yang harus dikelola Pemprov Bali. Jika tidak, krisis air di Nusa Penida akan semakin parah. Hingga kini, lanjutnya, warga terpaksa merogoh kocek hingga Rp 1 juta per bulan atau Rp 100 ribu per hari hanya untuk mendapat air bersih.
“Sampai saat ini masih banyak rumah masyarakat yang belum dialiri air bersih sehingga mau tidak mau mereka membeli air bersih dari luar. Harganya bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih,” kata Juliarta.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menawarkan solusi krisis air bersih di Nusa Penida itu dengan memanfaatkan teknologi baru. Yakni, alat penyaringan air buatan Jerman yang mampu menyaring air laut jadi bersih dan siap konsumsi.
“Ada teknologi Jerman yang menyampaikan mampu mengubah air laut jadi air minum. Saya persilakan. Silakan untuk didukung karena kalau berhasil, pakailah Nusa Penida sebagai pilot project,” kata kepala daerah yang akrab disapa Cok Ace itu.
Ditanya berapa banyak wilayah di Nusa Penida yang terdampak krisis air bersih, Cok Ace mengaku belum mengetahui angka pastinya. Meski demikian, dirinya yakin sistem tadah hujan yang dijalankan tiap musim kemarau, masih mampu mengakomodasi kebutuhan air bersih masyarakat Nusa Penida.
Sebelumnya, UNESCO memperingatkan bahaya krisis air bersih di Bali. Jika tidak segera menerapkan kebijakan yang merata, situasi tersebut akan memburuk dengan debit air yang menurun 50 meter per tahun di beberapa wilayah di Bali. (hsa/hsa/dtc)
