KUPANG – Ratusan warga Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan sejumlah mahasiswa di Kota Kupang membangun tenda darurat hingga memasak di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka demo menuntut Pemprov NTT segera menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah dan batas-batas wilayah. Menurut warga, Pemprov NTT mengklaim sepihak tanpa ada kesepakatan.
Mereka membangun tenda darurat dengan terpal berukuran sekitar 4×6 meter di depan kantor Gubernur NTT sebagai bentuk perlawanan. Warga peserta aksi mengklaim rumah mereka digusur oleh Pemprov NTT.
Tenda terpal yang dibangun layaknya sebuah acara pesta, warga membawa kayu bakar, peralatan dapur, bahan makanan, tikar, serta peralatan mandi dan tidur. Tampak ibu-ibu menggendong anak untuk menyusui. Anak-anak balita juga ikut dibawa.
“Mereka sudah gusur rumah kami, kami mau ke mana lagi. Yang jelas, kami harus nginap di sini,” kata seorang orator.
Mereka tampak sibuk menyalakan api untuk memasak. Ada juga sedang asyik makan ketupat yang sudah disiapkan dari TTS.
“Rumah warga Besipae sudah digusur dan tempat tinggal jauh dari kata layak. Pemerintah wajib menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat Besipae karena ini persoalan kemanusian yang dibiarkan larut oleh Pemprov NTT,” ujar seorang orator.
Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan 150 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi warga.
“Ada 150 personel gabungan dari Polsek dan Polresta diturunkan untuk mengamankan aksi ini sehingga kegiatan mereka bisa berjalan dengan baik, aman dan tertib,” ujar Kombes Krisna.
Ia menjelaskan, tenda terpal yang dibangun itu diberikan ruang agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang melintasi jalan raya. “Kita berikan ruang untuk bangun tenda dan selalu mengawal mereka sepanjang aksi berjalan,” pungkasnya. (hsa/dpra/dtc)
