JAKARTA — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta bersama pimpinan dan alumni pondok pesantren se-DKI menyatakan sikap tegas atas tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7.
Program yang ditayangkan pada Senin (13/10/2025) itu dianggap mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Lirboyo serta menyinggung kehormatan para kiai dan santri di Indonesia.
Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Lukman Hakim Hamid menilai permintaan maaf yang telah disampaikan pihak Trans7 belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang menyinggung dunia pesantren.
“Tayangan tersebut tidak hanya merugikan dan mencederai keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, tetapi juga seluruh pesantren dan masyarakat pesantren se-Indonesia,” ujar KH Lukman Hakim Hamid.
PWNU DKI menegaskan, langkah hukum harus ditempuh berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebab permasalahan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat dan santri.
Berikut lima pernyataan sikap resmi PWNU DKI Jakarta bersama pengasuh pondok pesantren dan alumni pesantren se-DKI Jakarta terhadap pihak Trans7:
Pertama, mendesak Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Trans7 atas pelanggaran prinsip etika jurnalistik dalam tayangan tersebut.
Kedua, meminta Chairul Tanjung selaku Founder CT Corp, Direktur Utama Trans Corp, serta jajaran direksi Trans7 bertanggung jawab kepada umat dengan menyampaikan permintaan maaf dan evaluasi menyeluruh.
Ketiga, menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin, keluarga besar pondok pesantren, dan alumni santri di wilayah Jabodetabek untuk memboikot seluruh produk CT Corp seperti Trans TV dan Trans7.
Keempat, mendesak agar Trans7 menayangkan permohonan maaf selama tujuh hari berturut-turut pada jam tayang utama atau prime time sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Kelima, meminta Trans7 mengungkapkan profil lengkap production house (PH) yang memproduksi tayangan tersebut agar tidak terjadi pengulangan kesalahan serupa di masa depan.
Aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diikuti ratusan peserta yang menyuarakan pembelaan terhadap marwah pesantren.
PWNU DKI menilai, langkah ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi peringatan agar media arus utama lebih berhati-hati dalam mengangkat isu keagamaan dan moral publik. (MK/SB)
