NUSANTARA – Proyek layanan angkutan multimoda menggunakan bus listrik (electric vehicle) rute Balikpapan–IKN terpaksa ditunda. Penundaan ini dipicu oleh efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2026.
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Antoni Arif Priadi, mengungkapkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kalimantan Timur terkena dampak pemangkasan anggaran sebesar Rp54.919.817.000 pada tahun anggaran 2025. Di mana pagu awal sebesar Rp119.976.226.000 menjadi pagu efektif Rp65.056.409.000
“Pagu efektif menjadi sebesar Rp65 miliar lebih, dari pagu awal Rp119 miliar,” sebutnya, di ruang rapat Bandara Internasional Nusantara, Senin (28/7/2025).
Akibat pemangkasan ini, sejumlah kegiatan BPTD yang telah direncanakan harus ditandai bintang alias ditunda. Meski demikian, ada sebagian kegiatan yang diusulkan tetap berjalan, termasuk pengadaan perlengkapan jalan.
“Ada sebagian kecil yang blokiran anggarannya diusulkan dibuka. Yakni untuk kegiatan fasilitas keselematan berupa pengadaan perlengkapan jalan senilai Rp5.059.500.000 pada relaksasi tahap II,” terang Antoni.
Sementara itu, dua program utama yang ditunda adalah Layanan angkutan multimoda bus listrik rute Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan – Tol Pulau Balang – IKN, senilai Rp25.292.732.000 dan Layanan angkutan umum massal perkotaan Balikpapan, senilai Rp30.126.667.000.
Adapun dijelaskan, penundaan ini juga disebabkan oleh masih perlunya revisi regulasi terkait penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Strategis Nasional. Regulasi tersebut penting sebagai dasar hukum layanan antarmoda yang mengakomodasi skema subsidi melalui mekanisme pembelian layanan (buy the service).
Untuk diketahui, moda angkutan bus listrik sudah digunakan di kawasan IKN, khususnya sebagai transportasi dari rest area menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Layanan ini digunakan untuk mengantar jemput pegawai Otorita IKN dan masyarakat yang hendak berkunjung ke KIPP dari Rest Area. (MK/SB)
