TANGERANG SELATAN — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran Rp1,25 triliun untuk merevitalisasi 1.741 sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra. Dari jumlah tersebut, 83 sekolah dipastikan harus direlokasi karena berada di zona merah rawan bencana.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan pascabanjir, longsor, dan banjir bandang yang melanda sejumlah daerah sejak awal tahun 2026.
Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, mengatakan sebagian besar daerah terdampak kini memasuki fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
“Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang kami targetkan selesai sebelum Juni 2026 agar pembelajaran normal dapat dimulai pada tahun ajaran baru,” ujarnya dalam diskusi bersama media di Hotel Santika Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026).
Kemendikdasmen mengidentifikasi tiga dampak utama bencana terhadap sektor pendidikan.
Pertama, kerusakan fisik sarana dan prasarana. Ruang kelas, perpustakaan, mebeler, buku, hingga perangkat pembelajaran rusak akibat terendam banjir dan tertimbun longsor. Beberapa sekolah bahkan mengalami kerusakan berat hingga bangunan tidak lagi layak digunakan.
Kedua, terputusnya akses menuju sekolah akibat jalan longsor dan jembatan rusak. Kondisi ini menyulitkan guru maupun siswa menjangkau lokasi belajar.
Ketiga, dampak sosial terhadap warga sekolah, termasuk guru dan siswa yang menjadi korban, kehilangan tempat tinggal, hingga harus mengungsi.
Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran, pemerintah menyiapkan 168 tenda pendidikan dan membangun 44 ruang kelas darurat semi permanen. Sejumlah sekolah memanfaatkan fasilitas umum seperti balai desa dan rumah ibadah sebagai lokasi sementara.
Kemendikdasmen juga menyalurkan 167 ribu buku teks serta bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak.
Bantuan khusus bagi guru turut diberikan. Sebanyak 36 ribu guru menerima bantuan Rp2 juta per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran sekitar Rp220 miliar.
Selain itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah terdampak dicairkan lebih awal untuk mempercepat pemulihan, dengan total alokasi mencapai Rp1,9 triliun.
Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi. Dari total anggaran Rp1,25 triliun, sekitar Rp411 miliar telah dicairkan untuk pelaksanaan perbaikan secara swakelola.
Sebagian besar sekolah mengalami kerusakan ringan dan sedang. Sekitar 5,6 persen tergolong rusak berat, sementara 1,7 persen atau 83 sekolah harus direlokasi karena berada di kawasan rawan bencana.
“Sekolah di zona merah tidak akan dibangun kembali di lokasi lama. Relokasi menjadi solusi demi keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik,” tegas Jamjam.
Pemerintah menargetkan perbaikan kerusakan berat dan proses relokasi dapat dituntaskan secara bertahap hingga akhir 2026, dengan dukungan penyediaan lahan dari pemerintah daerah.
Selain pemulihan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan strategi pemulihan pembelajaran untuk mencegah learning loss. Asesmen kesiapan belajar akan diterapkan pada awal tahun ajaran baru guna memetakan kebutuhan siswa.
Layanan dukungan psikososial juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu siswa dan guru yang mengalami trauma.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya membangun kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan proses belajar mengajar dan kesiapsiagaan bencana berjalan lebih baik ke depan. (MK/SB)
