JAKARTA — Ketua Perpukadesi, Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo Bibit Waluyo, menyoroti sejumlah isu strategis nasional yang akan menjadi fokus pembahasan organisasi, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga penegakan hukum.
Salah satu isu yang akan dikaji adalah mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan. Bibit menyebut, Perpukadesi diminta memberikan pandangan terkait opsi sistem yang dinilai paling tepat.
“Beberapa hal di antaranya tentang penyelenggaraan pilkada ke depan itu seperti apa yang baik? Diselenggarakan di DPR atau diselenggarakan langsung? Kita diminta pendapat,” ujar Bibit usai pengukuhan pengurus Perpukadesi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Bibit menegaskan bahwa seluruh pandangan akan dihimpun melalui diskusi bersama para anggota sebelum disampaikan ke pemerintah. “Hasil dari diskusi itu nanti akan kita serahkan kepada Pak Mendagri sebagai bahan pertimbangan ke depan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi penegakan hukum yang dinilai masih belum adil dan perlu menjadi perhatian serius. “Penegakan hukum yang kita rasakan sampai hari ini kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti-seperti itu harusnya seperti apa. Jangan pilih kasih,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan hukum dapat berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Kalau penegakan hukum ini tidak ditegakkan dengan baik, tidak proporsional, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” lanjut Bibit.
Menurutnya, pengalaman para mantan kepala daerah bisa menjadi rujukan dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, berbagai hal yang terjadi di sosial kemasyarakatan itu bisa dituangkan kembali dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sekarang sedang terjadi,” ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi internal Perpukadesi mampu memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif ke depan. (MK/SB)
