DENPASAR – Dalam rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Provinsi Bali membahas ketersediaan pasokan pangan, guna menekan inflasi jelang akhir tahun dan Tahun 2024.
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jayan, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar, Senin (18/12/2023) meminta seluruh jajaran dan stakeholder turut berperan aktif mengintensifkan operasi pasar murah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif, dimana inflasi di bali year to year relatif terkendali. Dijelaskan, Bali harus mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan,” katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya meminta agar terus mengintensifkan sektor pertanian, melakukan gerakan menanam, kerjasama antar daerah, memastikan kelancaran distribusi, memanfaatkan perdagangan digital, memastikan keterjangkauan harga, melakukan dan komunikasi yang efektif.
“Upaya memantapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, bersama-sama ngrombo untuk menjaga kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan,” terangnya.
Ditambatkan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bahwa, Bali sudah sepakat melaksanakan pola pembangunan semesta, maka dalam pengendalian inflasi juga harus semesta. Untuk itu Suiasa mendorong di provinsi bali memiliki blue print terkait dengan pertanian, sehingga Bali dapat mewujudkan kedaulatan pangan. “Blueprint ini dalam rangka mengetahui kondisi dan kebutuhan komoditas pangan di setiap kabupaten, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara mengenai P2DD, Badung sudah maksimal pelaksanaannya. Hampir seluruh transaksi sudah menggunakan digitalisasi, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.(WIR)
