JAKARTA — Ratusan massa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta bersama alumni pesantren menggelar aksi di depan kantor Trans7, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025). Mereka datang dengan satu tujuan jelas, menjaga marwah pesantren yang dinilai telah dicederai oleh pemberitaan di program Trans7.
Massa yang sebelumnya berpencar di berbagai titik kini menyatu, bergerak bersama menuju halaman utama gedung stasiun televisi swasta tersebut.
Dalam barisan panjang itu, spanduk besar bertuliskan “Menciderai Marwah Pesantren Tangkap Direksi Trans7” terbentang jelas, menjadi simbol protes dan kekecewaan mendalam.
Sebagian peserta aksi mengenakan busana putih dan gelap, sementara beberapa lainnya memakai kemeja loreng, mempertegas kesiapan mereka dalam menyuarakan aspirasi.
Di tengah keramaian, perwakilan massa naik ke mobil komando dan mulai berorasi di hadapan peserta aksi yang memadati halaman Trans7.
Suara lantang Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif, menggema melalui pengeras suara, menyalakan semangat ratusan peserta aksi di lokasi. “Berkat pengajian dan pendidikan dari ulama pesantren sampai sekarang kita demikian kuat dan kokoh, Alhamdulillah kita hidup tenang,” tegas KH Samsul Ma’arif.
Ucapannya disambut pekik dukungan dari massa yang terus melantunkan selawat dan mars Nahdlatul Ulama di bawah terik matahari.
Aksi besar ini juga berdampak pada lalu lintas di kawasan Wolter Monginsidi hingga Gatot Subroto yang sempat padat selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes terhadap tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang dinilai menyinggung dunia pesantren.
Konten acara itu dianggap tidak proporsional dan merendahkan para kiai serta lembaga pesantren, khususnya di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Menanggapi kontroversi tersebut, Production Director Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui kanal YouTube resmi Trans7 Official.
Dalam pernyataannya pada Selasa (14/10), Andi menegaskan tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama. Namun, pernyataan maaf itu belum sepenuhnya diterima publik, memicu gelombang aksi yang menegaskan bahwa kehormatan pesantren tak bisa ditawar atau diabaikan. (MK/SB)
