Sabtu, Juli 20, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BPD Bali Integrasi Sistem Keuangan Pemerintah Desa Dukung Transparansi

BADUNG– BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah desa secara digital untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Minggu, menjelaskan jaringan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini terintegrasi di enam desa di Kabupaten Badung yakni Desa Kutuh, Dalung, Mengwi, Punggul, Darmasaba dan Sulangai.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa itu terkoneksi antara Siskeudes dengan sistem manajemen (CMS) bank milik pemerintah daerah di Bali itu.

Inovasi itu ditargetkan mengakselerasi implementasi transaksi non tunai yang memanfaatkan jaringan sistem perbankan sekaligus terkoneksi dengan sistem di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akses pengelolaan keuangan dilakukan instan saat itu juga (realtime).

Ia menjelaskan fitur dalam integrasi sistem keuangan itu dibuat sederhana untuk menyikapi kapasitas SDM yang bervariasi di setiap desa sehingga implementasi dapat mudah dieksekusi.

Ada pun manfaat dari integrasi Siskeudes dengan jaringan perbankan BUMD itu di antaranya dana yang dikelola oleh pemerintah desa berpotensi meningkat dilengkapi dengan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Akselerasi pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor hingga tatanan pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik serta mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan perekonomian desa,” imbuhnya.

Integrasi Siskeudes itu juga diharapkan mendukung Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 4 tahun 2020 tentang rencana strategis KPK pada 2023 dan 2024.

Aplikasi tata kelola keuangan pemerintah desa atau Siskeudes itu sebelumnya dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong akuntabilitas.

Pengembangan sistem itu dilakukan mencermati masih banyak desa yang belum mampu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Selain itu, banyak desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (ant/sb)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER