DENPASAR – Desa Tegal Harum, Denpasar, Bali, dalam tahap visitasi apresiasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional 2023, mengedepankan inovasi digital dalam proses pelayanan masyarakat.
Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara, Senin (30/10/2023) mengemukakan, kesiapan dalam proses digitalisasi pola pemerintahan dan juga pelayanan pada masyarakat.
“Implementasi literasi publik juga akan terus dilakukan guna membuka seluas luasnya akses informasi ke masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, Desa Tegal Harum dalam tahap visitasi apresiasi keterbukaan informasi publik ini, akan semakin menyuntikan semangat untuk dapat menciptakan inovasi dalam hal digitalisasi baik dalam pemerintahan maupun pelayanan pada warga.
Ditambahkan, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha saat kunjungan lapangan ke kantor desa setempat menjelaskan, saat ini KIP tidak hanya terbatas pada tingkatan pusat saja, namun juga telah merambah pada tingkatan di bawahnya, tak terkecuali tingkat Desa/Kelurahan.
“Keterbukaan informasi publik tidak melulu hanya pada skala pusat saja. Namun juga pada tingkatan di bawahnya. Terutama di level pemerintahan desa, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pola respon lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan keterbukaan informasi publik di masyarakat,” ujarnya.
Layanan informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, lanjut Arya Sandhiyudha merupakan hal utama yang harus dijadikan indikator dalam mengelola pemerintah desa yang terbuka.
Ditambahkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, sejauh ini Pemkot Denpasar memiliki komitmen untuk terus berinovasi menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dan melalui visitasi ini diharapkan akan ada langkah menuju tingkat keterbukaan informasi yang lebih tinggi dan bermanfaat.
“Kami di Kota Denpasar akan berupaya terus meningkatan peran aktif dalam keterbukaan informasi publik. Dan, mengupayakan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder agar pola keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal,” kata Arya Wibawa.(WIR)
