JAKARTA — Sekitar 3.000 petani yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi damai di Jakarta, Rabu (28/8/2025). Kegiatan bertajuk “Unjuk Rasa Damai Tani Merdeka Indonesia” ini diikuti petani dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, hingga perwakilan dewan pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia.
Para petani lebih dulu berkumpul di kawasan Parkir IRTI Monas/Balai Kota DKI Jakarta, kemudian melakukan long march menuju Istana Presiden. Aksi ini merupakan rangkaian dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tani Merdeka Indonesia yang digelar 27–28 Agustus 2025.
Dengan membawa poster dan spanduk, mereka menegaskan bahwa tanah, air, dan pangan harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan nasional. Petani juga disebut sebagai aktor kunci dalam ketahanan pangan.
Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada petani. Ia menyebut agenda swasembada pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah penting.
“Dari tangan kami tumbuh benih yang menghidupi lebih dari 280 juta rakyat. Tidak ada pembangunan desa tanpa petani yang sejahtera,” ujar Don Muzakir.
Tani Merdeka Indonesia juga menegaskan diri sebagai pengamal ajaran Prabowoisme: kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan; penolakan dominasi oligarki; pembangunan Indonesia dari desa; serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945.
Meski mendukung program pemerintah, mereka tetap mendesak penyelesaian konflik agraria secara transparan dan penghentian praktik alih fungsi lahan yang sewenang-wenang.
Berdasarkan hasil investigasi 2024–2025, mereka menemukan 20 kasus besar terkait mafia tanah, mulai dari pemalsuan sertifikat, tumpang tindih izin, hingga kriminalisasi petani di berbagai daerah.
“Keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali ke tangan kami secara sah dan terlindungi,” tegas Don.
Secara terpisah, organisasi ini juga mengapresiasi capaian ekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025, inflasi terkendali, serta stok beras Bulog yang mencapai 4,2 juta ton. Mereka menilai capaian itu bisa menjadi fondasi untuk memperkuat agenda revolusi pangan, membangun desa, menguatkan koperasi, serta memastikan hasil panen dihargai secara adil.
Dalam aksi tersebut, Tani Merdeka Indonesia menyampaikan tuntutan:
- Hentikan alih fungsi lahan sewenang-wenang,
- Tuntaskan konflik agraria secara transparan,
- Tangkap mafia tanah, pangan, dan tambang,
- Redistribusi lahan hasil sitaan mafia kepada petani.
Aksi damai ditutup dengan pembacaan “Sumpah Tani Merdeka” sebagai simbol komitmen menjaga kedaulatan tanah, air, dan pangan. Melalui aksi ini, Tani Merdeka Indonesia menegaskan diri akan terus mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memastikan aspirasi petani tetap didengar dalam pembangunan nasional. (MK/SB)
