DENPASAR – Bertumbuhnya ekonomi di Pulau Bali, pada triwulan III tahun 2024, mencapai 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,95% dari tahun ke tahun (YoY), membawa dampak positif bagi kinerja APBN.
Hal itu dikatakan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, di Denpasar, Kamis (19/12/2024) yang juga menjelaskan kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan.
“Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp26,27 triliun atau 84,04% dari target pendapatan, tumbuh 8,06% secara tahun ke tahun (yoy),” katanya.
Hal itu terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,79 triliun menyumbang porsi 56,31% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 43,67% atau Rp11,47 triliun berasal dari dana transfer.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp24,40 triliun (74,78% dari pagu), tumbuh 4,69% y-on-y. Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp13,87 triliun atau 72,45% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp2,23 triliun atau 47,37% dari pagu.
“Apalagi tingkat inflasi inflasi di Bali juga mencatatkan capaian yang baik, pada November 2024 tercatat pada angka 2,5% (yoy), masih dalam range target 2,5±1%,” jelas Mufti didampingi Kakanwil DJP Bali Darmawan dan Kakanwil DJBC Fadjar Donny Tjahjadi.
Ditambahkan Kakanwil DJP Bali Darmawan bahwa, hingga 30 November 2024, Pendapatan Negara di Bali telah terealisasi sebesar Rp19,89 triliun atau 90,6% dari target tahun 2024. Dimana, penerimaan Negara didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp15,45 triliun (85,3% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp4,45 triliun atau 115,1% dari target 2024.
Berdasarkan sektornya, lanjut dia, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,77 triliun dengan pertumbuhan 23,42% (y-on-y).
“Apabila dilihat dari jenis pajaknya, Pajak Penghasilan menghasilkan penerimaan terbesar senilai Rp10,63 triliun (90,36% dari target),” kata Darmawan.
Untuk penerimaan negara, juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,29 triliun, yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,74%, Bea Masuk 10,72% dan Cukai Hasil Tembakau 1,37%.
“Penerimaan PNBP salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp56,19 miliar (115,68% dari target),” jelasnya.
Untuk mendukung program pembangunan Nasional, kata dia, realisasi belanja negara di Provinsi Bali, hingga 30 November 2024 mencapai Rp21,83 triliun atau 88,5% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp10,63 triliun atau 82,4% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,2 triliun atau 95,2% dari pagu.
Dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, jelas dia, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
“Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta) yang mencapai Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur,” jelasnya.
Berdasarkan sektor usahanya, tambah dia, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (41,56%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%), dan jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,76%.(WIR)
