JAKARTA — Enam lembaga nasional hak asasi manusia sepakat membentuk Tim Independen Pencari Fakta guna mengungkap kerusuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi akhir Agustus hingga awal September 2025.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan tujuan pembentukan tim ini agar seluruh temuan nantinya bersifat lengkap, transparan, serta mampu menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai peristiwa tersebut.
“Pembentukan ini adalah upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya enam lembaga HAM dengan kewenangan berbeda bisa menghasilkan fakta-fakta serta laporan komprehensif,” ujar Anis Hidayah, Jumat (12/9/2025).
Dalam konferensi pers, Anis juga menekankan bahwa tim ini terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas (KND), LPSK, dan Ombudsman Republik Indonesia.
“Tim ini untuk mengungkap fakta-fakta kerusuhan pada Agustus 2025,” ucap Anis.
Kerusuhan bermula dari aksi damai di gedung DPR Jakarta pada 25 Agustus 2025. Massa turun ke jalan menolak kinerja DPR serta tunjangan berlebih para anggota dewan.
Aksi protes berlanjut hingga 28 Agustus 2025. Namun, situasi berubah tegang ketika pembubaran berlangsung malam hari. Insiden tragis menimpa driver ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.
Kejadian tersebut memicu kemarahan publik yang berujung pembakaran fasilitas umum di Jakarta dan sejumlah daerah. Bentrokan meluas membuat aparat kepolisian meningkatkan tindakan penindakan pada peserta aksi.
Hingga akhir Agustus 2025, polisi menetapkan 583 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kericuhan yang terjadi di berbagai titik demonstrasi, baik ibu kota maupun daerah. (MK/SB)
