DENPASAR – Dalam pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Denpasar untuk Pemilu 2024, DPD Golkar Kota Denpasar menargetkan 11 kursi. Sementara, pada Pemilu 2019 lalu sebanyak delapan kursi berhasil diraih DPD Golkar Kota Denpasar.
“Optimistis karena kader-kader kami sudah berperan di masyarakat dan masyarakat sudah melihat bagaimana mereka (kader) membawakan peran atau kinerjanya,” kata Ketua DPD Golkar Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Minggu (14/5/2023) sore.
Selain itu, ia optimistis dapat meraih banyak suara di Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Dalam pendaftaran Bacaleg tersebut, ia juga mendaftarkan secara penuh 45 bacaleg dari beragam latar belakang dan didominasi pengusaha.
Mariyana juga menjelaskan target 11 kursi tersebut tidak muluk-muluk, mengingat semua partai saat ini berusaha secara maksimal.
“Saya yakin dan percaya amunisi mereka sama. Sekarang, bagaimana kita memainkan peran kita dengan masyarakat, karena masyarakat semakin jeli, cerdas, dan semakin menguasai politik itu sendiri,” ujarnya.
Mariyana mengibaratkan momen Pemilu sebagai suatu event yang membutuhkan kontestan dan juri. Kontestan dalam hal ini merupakan para kader partai, sementara juri adalah masyarakat.
Ia memandang masyarakat, khususnya milenial saat ini bisa dengan mudah mengetahui track record kader partai.
Masyarakat, menurutnya, kini sudah memahami perilaku kader yang tiba-tiba berubah menjadi sosok ramah senyum hingga dermawan, disebutnya sebagai sinterklas musiman.
“Kami juga berharap masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Jangan sampai terkecoh dengan bahasa sinterklas musiman atau dermawan dadakan. Itu sudah gaya lama,” sebutnya, ketika ditemui di Kantor KPU Kota Denpasar.
Terkait alasan mendaftarkan bacaleg di hari terakhir, Mariyana mengaku hal tersebut dikarenakan ingin menyamakan persepsi partai seluruh Indonesia.
”Sejatinya kami sudah siap di minggu pertama, tapi melihat dari perintah, ya harus tunggu. Kami patuh dan tunduk pada aturan yang telah digariskan. Sehingga yang menjadi kewajiban adalah mengamankan instruksi partai,” terangnya. (efr/has/dtc)
