JAKARTA — Pengacara Hotman Paris Hutapea menyayangkan langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan sekaligus menahan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia menilai keputusan tersebut terlalu tergesa dan penuh kejanggalan.
Menurut Hotman, tindak pidana korupsi harus memenuhi tiga unsur pokok: adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian negara. “Kalau satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa ditahan,” tegasnya dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut tidak ditemukan kerugian negara dalam proyek tersebut. “Nadiem juga tidak menerima apa pun, jadi ini prematur,” imbuhnya.
Lebih jauh, Hotman mempertanyakan mengapa pihak vendor justru belum tersentuh dalam proses hukum. “Ada enggak tersangka lain dari vendor itu? Sampai saat ini belum ada. Malah Nadiem yang ditahan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, meminta publik menahan diri. Ia menegaskan perkara masih dalam tahap penyidikan sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku. “Biarkan berjalan sesuai ketentuan. Semua fakta hukum akan dibuktikan di persidangan,” katanya.
Ia menjelaskan penyidik Kejagung masih mendalami perkara untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Chromebook. Sejumlah pejabat kementerian dan pihak swasta telah dipanggil sebagai saksi.
Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan periode 2020–2022, proyek bernilai triliunan rupiah yang ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan transformasi digital sekolah. Namun, harga perangkat yang dinilai lebih tinggi dari pasar serta dugaan persekongkolan dalam penunjukan vendor memicu sorotan publik.
Dari hasil penyidikan, Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan tuduhan menyusun regulasi yang membuka celah praktik korupsi dalam pengadaan Chromebook. (MK/SB)
